(VOVworld) - Kira-kira 3 tahun setelah institusi politik pimpinan Presiden Moamer Kadhafi digulingkan, Libia tetap belum stabil untuk mengembangkan Tanah Air. Lebih-lebih lagi, negara Afrika Utara ini sedang  menghadapi  kekerasan dan perpecahan  yang belum pernah ada dengan peningkatan kuat serangan dan bentrokan di seluruh negeri antara Pemerintah dan pasukan pembangkang. Perkembangan-perkembangan  baru di Libia selama beberapa hari ini, khususnya setelah Parlemen sementara Libia secara mendadak memecat Perdana Menteri sedang  membuat komunitas internasional sangat merasa cemas. 

Dalam satu perkembangan  terkini, pada Selasa (11 Maret),  Kongres Rakyat Nasional (yaitu Parlemen sementara  Libia)  telah memecat Perdana Menteri (PM) Ali Zeidan dalam satu pemungutan suara  mosi tak percaya, bersamaan itu menunjuk Menteri Pertahanan Abdullah al-Thani menjadi PM sementara. Pemungutan suara mosi tak percaya ini dilakukan setelah ada konfrontasi antara Pemerintah Pusat di Tripoli dengan pasukan pembangkang di Libia Timur yang terkait dengan  penjualan minyak tambang.

Alasan pokok dari peristiwa ini ialah kapal pengangkut minyal telah membawa minyak kasar ke luar pelabuhan laut di bawah kontrol faksi  pembangkang, menerobos pagar angkatan laut yang memblokade garis pantai. Pemerintah pimpinan Ali Zeidan mengancam akan menggunakan kekerasan, bahkan melakukan serangan udara  untuk mencegah kapal lepas  ke luar  dan membawa  minyak  tanpa ada  izin  dari Grup  Minyak Nasional  Libia. Namun,  semua upaya  gagal ketika tidak bisa mencegah kapal  ini yang lepas ke wilayah  laut internasional. Kasus ini  adalah tetesan air yang menyebabkan tumpahnya gelas dan merupakan  dalih untuk menuduh kelemahan dari Pemerintah Pusat, mengakibatkan berhentinya Ali Zeidan.

Beberbagai bentrokan  meningkat di Libia
(Foto: AP)

Kontradiksi kepentingan, etnis dan daerah.

Sejak Ali Zeidan memegang kekuasaan pada bulan November 2012, Pemerintah pimpinan-nya  telah menjumpai banyak kesulitan dan rintangan. Dia merupakan politikus yang independent yang mendapatkan dukungan dari faksi liberal,tapi tidak bisa menyatukan kekuatan faksi oposisi. Sementara itu, faksi  pembangkang menduduki hampir semua pelabuhan penting dan sedang menuntut untuk membentuk pemerintah otonomi  di kawasan Timur negara ini. Kemungkinan  menggunakan tentara  untuk menduduki lagi semua pelabuhan laut dari tangan faksi oposisi  yang pernah dipertimbangkan oleh Pemerintah Libia, namun hal ini sangat mudah  merupakan  sumbu ledak bagi satu perang saudara baru, bersamaan itu bisa merusak infrastruktur eksploitasi minyak di Libia yang selama ini telah menderita pengaruh berat dalam perang saudara  pada masa  3 tahun ini. Ini juga adalah salah satu diantara  alasan-alasan bagi Parlemen  sementara Libia dan PM  untuk saling melemparkan kesalahan.

Tiga tahun setelah gelombang demonstrasi untuk menggulingkan sistim politik pemimpin Moamer Kadhafi, Pemerintah dan Parlemen Libia  semakin menderita banyak kecaman dari rakyat, mereka menuduh Pemerintah melakukan korupsi dan tidak bisa  menegakkan satu kehidupan baik kepada dirinya. Pada bulan lalu, keputusan tentang  memperpanjangkan masa bakti  Parlemen menghadapi  tentangan kuat  dari ribuan warga Libia, sehingga membuat badan legislatif ini telah mengumumkan akan menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih awal. Pemelihan ini telah dilakukan pada tanggal 20 Februari lalu untuk membentuk satu badan penyusun Undang-Undang Dasar baru yang beranggotakan 60 orang dan dibagi rata di 3 daerah: Fezza di sebelah Selatan,  Tripolitania  di sebelah  Barat dan Cyrenaica di sebelah Timur, diantaranya ada 6 kursi bagi  3 kelompok etnis minoritas  utama di Libia yaitu Berbers, Toubous dan Tuareg. Namun, pemilihan umum ini telah berlangsung secara tidak lancar  ketika instabilitas terjadi di beberapa tempat pemilihan, sehingga mendatangkan hasil ialah 13 diantara 60 kursi  dewan legislatif  kosong. Beberapa partai politik  juga tidak resmi ada dalam pemungutan suara, tapi hanya ada para calon independent yang mendaftarkan nama mencalonkan diri.

Kekosongan kekuasaan di Libia.

Sekarang,  meskipun  memberikan suara  untuk memecat PM  Ali Zeidan, tapi keputusan memilih Perdana Menteri melalui Parlemen atau dengan cara pemungutan seluruh rakyat tetap belum bisa ditetapkan. Opini umum memperingatkan bahwa  instabilitas di dalam negeri akan berlangsung kalau Parlemen tidak bisa mencapai kesepakatan untuk memilih orang yang mengganti  PM  Ali Zeidan. Situasi instabilitas  politik ini  juga merupakan bahaya merintangi upaya-upaya internasional untuk membantu Libia ketika pengedaran senjata yang tidak bisa dikontrol sedang menciptakan bahaya-bahaya bagi  proses rekonstruksi  negara ini.