(VOVworld) – Dialog Sangri-La 2015, forum keamanan yang punya arti penting primer di kawasan baru saja berakhir setelah berlangsung selama 3 hari di Singapura. Dialog Shangri-la 2015 telah mengeluarkan pesan bersama dari wakil negara-negara peserta forum ini, menurut itu pembinaan kepercayaan dan transparansi merupakan prasyarat untuk menjaga satu lingkungan yang damai dan stabil dan sesuai dengan kerjasama dan perkembangan pada latar belakang keamanan regional selama ini mengalami banyak ketegangan.
Forum Dialog Shangri-La 2015
(Foto: news.zing.vn)
Dialog Sangri-La lahir pada 14 tahun lalu dengan gagasan konsultasi yang dikeluarkan oleh Almarhum Perdana Menteri Singapuran Lee Kwan Yew dan hingga kini, Dialog Sangri-La telah menjadi satu forum keamanan yang punya arti penting istimewa di kawasan. Kawasan Asia sedang semakin menjadi satu kawasan yang berkembang secara paling cepat tentang perdagangan, keuangan dan pertahanan di seluruh dunia. Bersamaan itu, kawasan ini juga sedang menghadapi tantangan-tantangan keamanan yang tidak kecil, diantaranya ada masalah sengketa kedaulatan di Laut Timur antara Tiongkok dengan beberapa negara di kawasan. Yang paling menonjol selama ini ialah aktivitas pembangunan pulau buatan di kawasan sengketa dan indikasi militerisasi Laut Timur yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga mencemaskan komunitas internasional. Oleh karena itu, Dialog Sangri-La tahun ini menyerap partisipasi jumlah utusan yang meningkat secara signifikan terbanding dengan dialog-dialog sebelumnya dengan hampir 500 utusan dari 38 negara dan organisasi internasional, diantaranya ada kehadiran daria banyak wakil pertahanan senior. Tidak hanya utusan dari Asia saja, tapi, Dialog Sangri-La telah menjadi perhatian dari banyak utusan dari benua-benua lain.
Suara-suara musyawarah dan mufakat tentang Laut Timur
Dalam semua pidato resmi atau di sela-sela dialog ini, pesan bersama yang dikeluarkan oleh para utusan peserta forum ini menekankan arti penting kebebasan maritim dan jalan udara di kawasan, mengimbau kepada semua pihak supaya mengekang diri, tidak menggunakan kekerasan, menaati hukum internasional, diantaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS-1982) sebagai prasyarat untuk menangani semua sengketa. Wakil pertahanan dari banyak negara sepakat menyatakan bahwa agar supaya kerjasama mencapai sukses perlu bersandar pada 4 pilar pokok yaitu kepercayaan, transparansi, struktur keamanan dan saling menguntungkan semua pihak tanpa memperdulikan negara kecil atau negara besar.
Menteri Pertahanan Amerika Serika Ashton Carter menyatakan bahwa kedaulatan di Laut Timur tidak bisa ditangani dengan langkah militer, tapi memerlukan satu solusi diplomatik, diantaranya ASEAN menjadi pelopor karena peranannya sebagai pusat struktur keamanan regional. Se-pandangan dengan itu, Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani memperingatkan bahwa semua aktivita reklamasi tanah di kawasan Laut Timur bisa mendorong kawasan ini jatuh ke dalam situasi kacau balau, bersamaan itu mendesak semua negara, diantaranya ada Tiongkok supaya berperilaku secara bertanggung-jawab. Dalam pada itu, Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein mendesak semua pihak supaya menaati hukum dalam masalah sengketa wilayah.
Juga se-pandangan tentang masalah bentrokan di kawasan, Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen telah mengimbau kepada semua pihak supaya mengekang diri dalam menangani sengketa di Laut Timur. Dalam pidato pembukaan Dialog Shangri-La, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong sekali lagi menunjukkan perhatian bersama, meminta kepada Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN supaya mencapai Kode Etik tentang Laut Timur (COC) secepat mungkin. Laut Timur juga mendapat perhatian besar dari Uni Eropa. Dalam pernyataan yang dikeluarkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Jepang-Uni Eropa dalam kerangka dialog tersebut, dua pihak menegaskan terus memantau secara ketat situasi di Laut Timur dan merasa cemas tentang semua tindakan sepihak yang mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan. Jepang juga mengeluarkan rekomendasi “Gagasan Dialog Shangri-La” untuk memperkuat keamanan maritim di kawasan, diantaranya ada pengawasan wilayah udara Laut Timur siang malam yang dipikul oleh para anggota ASEAN.
Pada dialog kali ini, dalam menghadapi kecamasan komunitas internasional, Wakil Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Sun Jianguo menekankan bahwa Tiongkok mengikuti kebijakan konsekuen sebagai negara adi kuasa yang bertanggung-jawab dan menaati semua prinsip internasional. Semua prinsip dari Piagam PBB harus ditaati dan ini merupakan satu-satunya cara untuk mengembangkan perdamaian. Dia juga menegaskan bahwa Beijing akan bertanggung-jawab bersama dengan negara-negara lain di atas prinsip menganggap PBB sebagai sentral untuk menjamin perdamaian, bersamaan itu, semua negara perlu mendorong kepercayaan dan menemukan pandangan-pandangan bersama untuk memecahkan semua perbedaan.
Vietnam memberikan sumbangan aktif pada Dialog Shangri-la
Menghadiri Dialog Shangri-La selaku negara yang mempunyai kepentingan dan kedaulatan yang bersangkutan di Laut Timur, Letnan Jenderal Nguyen Chi Vinh, Deputi Menteri Pertahanan Vietnam yang mengepalai delegasi Vietnam telah melakukan pertemuan dan dialog dengan wakil negara-negara yang bersangkutan tentang banyak masalah, diantaranya ada masalah Laut Timur. Deputi Menteri Nguyen Chi Vinh menyatakan bahwa Laut Timur benar-benar menjadi masalah besar dari kawasan. Oleh karena itu, banyak pendapat yang disampaikan di depan forum ini telah mengeluarkan solusi-solusi dengan kecenderungan bersama ialah mencapai cara-cara berperilaku untuk menjamin tidak terjadi perhitungan yang salah, tidak ada pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya tidak membiarkan terjadinya bentrokan. Kecenderungan bersama dari dunia dan kawasan mirip dengan pandangan pokok dari Vietnam. Yaitu menangani semua sengketa dan perbedaan dengan langkah damai, diatas dasar hukum internasional, sama derajat dan saling menghormati.
Melalui forum Dialog Shangri-La ke-14 ini, Vietnam seperti halnya dengan para anggota komunitas internasional berbagi tanggung-jawab dalam menjaga dan membangun Laut Timur menjadi kawsan laut yang damai, bebas dan sejahtera./.