(VOVworld)-Tanggal 28/3 telah dicatat dalam sejarah antara Inggris dengan Uni Eropa ketika Perdana Menteri Inggris, Theresa May menandatangani naskah dengan resmi memulai proses keluar-nya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) setelah 44 tahun berkaitan dengan blok ini. Tapi, Brexit merupakan satu proses yang rumit dan mungkin bisa memakan waktu kira-kira 2 tahun dengan banyak perundingan yang penuh kesulitan sedang menunggu kedua fihak, baik Inggris maupun Uni Eropa. Dua fihak pasti tidak mau keluar dari perundingan dengan tangan hampa setelah perundingan-perundingan, tapi hal ini tidak sederhana, karena baik Inggris maupun Uni Eropa masih mempunyai terlalu banyak perbedaan.

Meskipun Brexit telah dimulai,  tapi perundingan pertama antara Inggris dan Uni Eropa hanya akan berlangsung kalau 27 negara anggota Uni Eropa bisa mencapai kesepakatan mengenai urutan prioritas masalah-masalah yang dirundingkan, prinsip-prinsip dan struktur perundingan-perundingan. Direncanakan, Uni Eropa akan mengumumkan garis arahan tentang Brexit pada Jumat (31/3) ini. Ada banyak kemungkinan, perundingan pertama baru bisa diadakan pada Mei atau Juni mendatang.

Menginginkan agar Brexit  berlangsung lancar

Ketika berbicara di depan Parlemen Inggris pada 29/3, Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May menyampaikan pandangan Inggris menginginkan supaya Brexit berlangsung lancar dan tertib. Untuk menciptakan syarat yang kondusif bagi proses perundingan ini, segera setelah menandatangani naskah bersejarah tersebut, Perdana Menteri Theresa May telah melakukan pembicaraan telepon dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, Presiden Dewan Eropa, Donald Tursk dan Presiden Komisi Eropa, Jean Claude Junker. Para pemimpin tersebut menyepakati bahwa satu Uni Eropa yang kuat demi kepentingan setiap negara anggota dan Inggris akan tetap menjadi satu mitra yang dekat dan sepenuh hati dari persekutuan. Semua fihak juga menekankan arti pentingnya pekerjaan melakukan perundingan dengan semangat konstruktif dan aktif, bersamaan itu menjamin satu Brexit yang lancar dan tertib.

Sementara itu, para anggota Pemerintah Inggris juga mengeluarkan sinyal  bersedia mengeluarkan pendirian yang lebih luwes dalam berbagai masalah, seperti peranan Mahkamah Keadilan Eropa, pungutan untuk keluar dari Uni Eropa sebanyak kira-kira 50 miliard pound sterling, hak dari para warga negara Uni Eropa yang baru datang di Inggris dan masalah-masalah memperkuat hubungan keamanan antara Inggris dan Uni Eropa, guna menghindari runtuh-nya hubungan antara Inggris dan Uni Eropa yang memakan waktu 44 tahun ini.

Perselisihan-perselisihan yang sulit dikompromikan

Meskipun dua fihak mengeluarkan pesan perundingan dengan  semangat konstruktif dan positif, akan tetapi, pada kenyataan-nya, masih ada banyak perselisihan. Beberapa pemimpin Eropa mengakui bahwa mereka tidak ingin menyulitkan Inggris dalam semua perundingan, akan tetapi pada latar belakang gerakan populisme sedang melanda luas dan banyak partai politik yang punya fikiran anti Uni Eropa sedang menang di banyak negara, Uni Eropa tidak bisa mengeluarkan syarat-syarat yang gampangan dan bisa menciptakan preseden buruk bagi negara-negara lain untuk mengikuti Inggris meninggalkan blok ini.

PM Theresa May (Foto : Reuters)

Perundingan antara Inggris dan Uni Eropa masih menjumpai kesulitan ketika Uni Eropa mengeluarkan syarat bahwa Inggris harus menyetujui semua prinsip tentang pengunduran diri dari Uni Eropa secara teratur sebelum  bicara tentang diadakannya perundingan. Kongkritnya, Inggris harus menyetujui kewajiban memberi sumbangan keuangannya dan menjelaskan hak dari 4 juta jiwa migran, terdiri dari warga negara Uni Eropa di Inggris dan warga Inggris di Uni Eropa.

Ketika berbicara di Berlin, Rabu (29/3), Kanselir Jerman, Angela Merkel menolak keinginan PM Inggris, Theresa May tentang perihal Inggris dan Uni Eropa melakukan perundingan Brexit sambil berbahas tentang hubungan masa depan dua fihak. Menurut Kanselir Angela Merkel, hanya ketika sudah selesai menangani masalah Brexit, baru bisa berbahas tentang masa depan hubungan antara dua fihak. Presiden Dewan Eropa (EC), Donald Tusk, Rabu (29/3), juga menegaskan bahwa 27 negara sisanya dalam Uni Eropa akan membela kepentingannya dalam semua perundingan yang sulit ini sebelum Brexit berlaku pada tahun 2019.

Sementara itu, pemerintah Inggris masih ingin melakukan secara seiring prosedur tentang Brexit dan hubungan kemitraan baru pada masa depan. Inggris juga ingin segera menghapuskan beberapa ketentuan Uni Eropa sekarang yang dianggap Inggris sebagai rintangan terhadap ekonomi Inggris setelah mengakhiri perundingan pada Maret 2019. Kalau tidak bisa mencapai kompromi, Inggris akan menurunkan pajak terhadap badan usaha asing di Inggris ke tarap yang paling rendah, menyederhanakan semua prosedur dan ketentuan bisnis kepada badan usaha untuk bersaing dengan Uni Eropa.

Menurut peta jalan, 2 tahun mendatang merupakan waktu yang menantang kesabaran, iktikad baik baik dari Inggris maupun dải Uni Eropa untuk menegakkan hubungan kemitraan baru yang memberikan kepentingan kepada dua fihak. Untuk mencapai hasil yang memuaskan Inggris dan Uni Eropa, ingin atau tidak ingin, pertama-tama, dua fihak harus mengusahakan kompromi untuk melampaui semua perundingan.