(VOVWORLD) - Dalam acara-acara kontak dengan pemilih pada akhir pekan lalu, segera setelah persidangan ke-6 Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan XIV, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Presiden Negara, Nguyen Phu Trong menegaskan tidak pernah turun semangat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sebelumnya, dalam satu gerak-gerik yang dinilai sebagai positif, MN Vietnam juga telah mengesahkan Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Indikasi-indikasi tersebut menjadi dasar agar perjuangan mencegah dan memberantas korupsi pada masa mendatang menjadi lebih keras, sistimatis dan efektif lagi.
 Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong . (Foto: vov.vn) |
Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Vietnam pada waktu lalu mencapai hasil-hasil yang penting. Hal ini menunjukkan tekat politik dari seluruh sistem, merupakan bimbingan yang gigih dengan banyak kebijakan yang bersifat menentukan, benar dan tepat waktu. Tapi, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan yang maha penting, harus dilakukan secara permanen dan terus-menerus.
Tidak pernah turun semangat dalam mencegah dan membarantas korupsi
Ketika memberikan penegasan di depan kaum pemilih Kota Hanoi dalam acara kontak pada akhir pekan lalu, Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong menekankan bahwa tidak ada kontak manapun dimana kaum pemilih tidak mengungkapkan masalah mencegah dan memberantas korupsi. Hal ini membuktikan bahwa ini masih tetap merupakan masalah besar dan sangat mendapat perhatian dari rakyat. Menurut Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong, pencegahan dan pemberantasan korupsi sekarang ini telah ada ikut-sertanya seluruh sistem. Situasi “di atas panas, dibawah dingin” dalam mencegah dan memberantas korupsi sedang berangsur-angsur diatasi.
Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong memberitahukan bahwa pekerjaan kongkrit dalam mencegah dan memberantas korupsi sangat banyak, oleh karena itu harus melakukan-nya dengan mantap selangkah demi selangkah, harus punya kekuatan dan pengalaman. Beliau menegaskan bahwa dalam mencegah dan memberantas korupsi, tidak pernah mundur, kendur atau lelah.
“Dengan aparat yang demikian bimbingan yang demikian dan hati rakyat yang bertekad, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi pasti berhasil. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sekarang ini, dilakukan setiap pekerjaan, dilakukan secara mantap langkah ini, kemudian ke langkah berikutnya. Memperjelas bukti hukum dan undang-undang. Kalau kesimpulan-nya tidak tepat, maka rakyat tidak mengakui-nya dan hilang kepercayaan rakyat hilang. Dalam kenyataan-nya penanganan kasus-kasus yang dilakukan pada baru lalu mendapat simpati rakyat. Ini juga merupakan pelajaran yang bernilai”.
Menyempurnakan institusi
Bersama dengan tekat mencegah dan memberantas korupsi, aksentuasi yang patut diperhatikan pada masa belakangan ini ialah ada lahirnya Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Pembarantasan Korupsi 2018. Undang-undang ini paling banyak dan paling menyeluruh mengalami revisi dari undang-undang aslinya tahun 2005, setelah itu dua kali mengalami revisi kecil pada tahun 2007 dan 2012.
Dalam undang-undang tersebut, bagian tentang pengawasan harta benda dan pendapatan dari orang-orang yang memegang jabatan dan wewenang telah direvisi dan disempurnakan paling banyak, menduduki 24 di antara 96 pasal dalam undang-undang ini. Untuk pertama kalinya, Vietnam mempunyai badan independen yang mengawasi harta benda dan pendapatan. Mekanisme ini sangat penting. Sejak sekarang, Inspektorat Pemerintah akan mengawasi harta benda dan pendapatan pejabat dari Kepala Dinas sampai jabatan setingkat di daerah dan di semua kementerian dalam Pemerintah. Tingkat yang lebih rendah akan menjadi tanggung jawab Inspektorat daerah dan Inspektorat Kementerian....
Undang-undang tersebut juga memberikan banyak wewenang kepada badan pengawasan harta benda dan pendapatan untuk melaksanakan tugas yang sulit ini, menetapkan bahwa badan perbendaraan, organisasi perkreditan, termasuk bank asing, kepolisian, perpajakan, bea cukai maupun badan pengelola agraria dan lain-lain harus memberi informasi untuk melayani pengawasan harta benda dan pendapatan dari orang-orang yang berkewajiban memberikan laporan.
Dasar untuk mengklarifikasi harta benda dan pendapatan juga sudah jauh diperluas terbanding dengan undang-undang yang sekarang sedang berlaku, di antaranya yang patut diperhatikan ialah akan melakukan klarifikasi secara kebetulan. Dengan demikian, semua kader dan pejabat negara juga bisa diminta memberikan penjelasan atau harus mengalami klarifikasi kejujuran dalam pendaftaran memberikan laporan yang terdiri dari asal-usul harta benda dan pendapatan.
Tentang penarikan kembali harta benda hasil korupsi, Ibu Vo Thi Nhu Hoa, Anggota MN Vietnam dari Kota Da Nang memberitahukan: “Penarikan kembali harta benda hasil korupsi merupakan satu tuntutan wajib dan merupakan satu tugas yang tak terpisahkan dalam perjuangan mencegah dan memberantas korupsi dan hal ini berpengaruh aktif terhadap usaha mencegah korupsi. Dan ini merupakan satu kriterium penting untuk menilai hasil-guna pekerjaan ini”.
Namun, untuk mencegah dan memberantas korupsi ini secara efektif, maka tidak bisa hanya berdasarkan pada Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi-tahun 2018 saja, melainkan juga pada banyak undang-undang dan peraturan yang lain dari MN dan Pemerintah Vietnam, bersama dengan tekat kepemimpinan dan bimbingan dari Partai. Pada waktu mendatang, banyak undang-undang akan direvisi untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Pada latar rakyat mengharap-harapkan menangani korupsi, maka tekat Partai Komunis dan Negara bersama dengan ketentuan-ketentuan baru akan membantu pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada waktu mendatang dilakukan secara lebih keras, sistimatis dan efektif.