(VOVworld) - Pada dialog ke-11 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tema: “Pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi di daerah-Kenyataan dan solusinya” yang berlangsung pada Kamis (6 Desember) di kota Hanoi, para peserta di dalam dan luar negeri  sependapat menilai bahwa pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi di Vietnam yang telah mengalami banyak perbaikan dan aktivitas  pencegahan dan pemberantasan korupsi di banyak daerah memainkan peranan penting dalam meningkatkan hasil-guna dalam  mencegah dan memberantas korupsi  Vietnam.

          Pada dialog ini,  para donor internasional memberikan apresiasi  atas tiga  hal baru dalam pekerjaan mencegah dan memberantas  di Vietnam. Yaitu  Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) telah mengeluarkan kesimpulan tentang  dilanjutkannya mendorong pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi serta membentuk Badan Pengarahan Sentral  tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dikepalai oleh Sekretaris Jenderal KS PKV; Majelis Nasional mengesahkan  undang-udang amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Memberikan pendapat kepada undang-undang amandemen-bidang yang dianggap sebagai titik panasnya korupsi  dan Pemerintah telah mengesahkan Program Aksi tentang pelaksanaan pekerjaan mencegah dan memberantas  korupsi dan keborosan periode 2012-2016.  Di semua daerah,  terutama pada tahun 2012, seluruh Vietnam telah menemukan dan  menggugat  270  kasus dan 287  perseorangan yang bersangkutan dengan korupsi dan mengembalikan harta benda senilai kira-kira VND 540 miliar. Di samping itu, semua badan fungsional juga melaksanakan semua komitmen dan permufakatan internasional tentang pencegahan dan pemberantasan  korupsi, memperluas  kerjasama multilateral dan bilateral serta menghadiri semua forum internasional tentang pemberantasan korupsi.

          Tentang  pekerjaan mencegah dan memberantas  korupsi di daerah - daerah,  hal yang  paling mencuat pada tahun ini ialah 63 provinsi dan kota  telah menyelesaikan dan mengumumkan  secara terbuka   perangkat prosedur  administrasi yang termasuk dalam wewenangnya. Ada 678 kepala dan wakil kepala ditindak karena kurang bertanggung jawab, sehingga terjadi  korupsi. Namun, pekerjaan mencegah dan memberantas  korupsi di semua daerah di Vietnam  masih belum mencapai target yang telah diajukan ialah mencegah dan selangkah  demi selangkah memundurkan korupsi.  Mutasi  posisi kerja  masih bersifat  formalitas dan belum sesuai dengan tuntutan, pekerjaan menemukan sendiri  tindakan korupsi  di setiap  badan, organisasi dan unit masih sangat terbatas. 

  Ketika berpidato di depan dialog  tersebut,  Deputi Perdana Menteri (Deputi PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc menunjukkan: Pemerintah Vietnam bertekat bertindak untuk selangkah demi selangkah memundurkan  korupsi,  terutama  korupsi  dalam bidang-bidang sensitif di daerah-daerah. Deputi PM Nguyen Xuan Phuc memberikan pengarahan kepada semua daerah supaya meneliti secara rinci tipikal-tipikal, memberikan penilaian dan menarik pengalaman, dari situ membina pola standar untuk digelarkan dan digandakan pada waktu mendatang. Deputi PM Nguyen Xuan Phuc mengatakan:  “Korupsi  dalam  soal pertanahan dan dalam  investasi pembangunan dasar, investasi publik, pengelolaan anggaran keuangan negara merupakan masalah yang sangat panas di daerah. Pada saat kita belum  mengubah  secara penuh  mekanisme dan institusi,  maka tipikal-tipikal  yang baik  selalu   persuatif. Saya meminta kepada semua badan fungsional dan daerah supaya mempelajari  kemungkinan  penerapan yang sesuai dengan syarat riil. Bagi tipikal-tipikal  baik di daerah, harus ada  penilaian, dari situ  membangun satu pola yang mencapai patokan  untuk digelarkan dan digandakan pada waktu mendatang”.

Para peserta internasional pada dialog ke-11 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi
(Foto:baodientu.chinhphu.vn)

          Pada dialog tersebut,  para peserta internasional  mengatakan bahwa  supaya pekerjaan  mencegah dan memberantas  korupsi di daerah  bisa lebih  efektif, memerlukan  partisipasi dari seluruh sistim politik.

         Pertama-tama, pemerintahan daerah harus berfokus pada pekerjaan ini, bersamaan itu mendorong dan meningkatkan hasil guna beberapa bidang titik berat dalam pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi. Wakil Kementerian Perkembangan Internasional Kerajaan Inggeris, Renwick Irvine berpendapat bahwa mekanisme pengawasan korupsi di Vietnam sekarang juga harus diperbaiki. Dia mengatakan: “Mekanisme pengawasan untuk membantu pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi di Vietnam sekarang belum efektif. Korupsi adalah gejala, bukan sebab-musabab. Semua perkembangan baru-baru ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Vietnam sangat cepat, tapi jelaslah bahwa pekerjaan pengawasi tidak bisa mengejarnya. Oleh karena itu, harus memperkuat peranan warga dan masyarakat madani”.

Untuk meningkatkan hasil guna pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi, semua peserta dalam dan luar negeri telah merekomendasikan kepada Pemerintah Vietnam supaya menjalankan secara sinkron semua solusi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna pekerjaan inspeksi, pemeriksaan, auditing, investigasi, penggugatan dan pengadilan secara keras terhadap tindakan-tindakan korupsi, mengamandir dan menyempurnakan mekanisme dan kebijakan hukum tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan pembentukan Badan Pengarahan Sentral tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui Undang-Undang amandemen, atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Program aksi tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahap 2012-2016, pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi di Vietnam akan digelarkan secara lebih aktif lagi pada waktu mendatang./.