(VOVworld) - Salah satu diantara isi-isi  dalam Rancangan Amandemen Undang- Undang Dasar-1992 (UUD-1992) yang mendapat perhatian opini umum dan membolehkan sumbangan pendapat yalah Pasal 4 yang antara lain mengungkapkan kepemimpinan Partai Komunis Vietnam. Banyak pendapat menegaskan bahwa ketentuan seperti Pasal 4 dalam Rancangan Amandemen UUD-1992 adalah perlu, sesuai dengan  institusi politik di Vietnam.

Pasal 4 dalam Rancangan Amandemen UUD-1992 dinilai mempunyai banyak kemajuan terbanding dengan UUD sebelumnya yalah menegaskan dengan jelas bahwa Partai Komunis Vietnam tidak hanya merupakan barisan pelopor dari kelas buruh, melainkan juga adalah barisan pelopor dari rakyat pekerja dan bangsa Vietnam. Kenyataan penggalan jalan dalam waktu 80 tahun Partai Komunis Vietnam terbentuk, eksis dan berkembang telah memperlihatkan bahwa Partai tidak hanya  demi kepentingan kelas buruh, melainkan juga demi kepentingan rakyat pekerja dan seluruh bangsa. Oleh karena itu, kepemimpinan Partai Komunis yang dimanifestasikan lebih jelas dalam Pasal 4 merupakan tuntutan mendesak, sesuai dengan kenyataan obyektif dan situasi perkembangan Tanah Air pada periode baru. Nguyen Van Thanh, seorang pensiunan mengatakan: “Partai Komunis telah memimpin revolusi,  Tanah Air dan masyarakat, yang  tetap  disebut sebagai Partai yang berkuasa  di atas dasar  kepercayaan  rakyat  terhadap Partai Komuis. Oleh karena itu, kita menegaskan:  posisi Partai  Komunis dalam  periode pembaruan  yang penuh dengan gejolak dan kerumitan adalah hal yang perlu”.

          Juga dalam pasal 4 rancangan amandemen UUD-1992 itu,  ditambah ketentuan  bahwa Partai Komunis  yang berkaitan dengan erat  dengan rakyat, mengabdi rakyat,  mengena pengawasan rakyat, bertanggung jawab terhadap  rakyat tentang keputusan-keputusan-nya.  Penambahan itu telah menetapkan watak dan tanggung jawab Partai Komunis terhadap rakyat. Kepemimpinan Partai Komunis harus seiring dengan pengembangan tanggung jawab Partai Komunis  terhadap rakyat. Khususnya menjunjung tinggi  peranan pengawasan rakyat, hal ini berarti bahwa rakyat harus mendapat hak memberikan kontra-argumentasi terhadap haluan dan politik Partai Komunis. Nguyen Tuan Anh, Dosen Universitas  Nasional Hanoi  memberitahukan: “Dalam rancangan amandemen UUD-1992, sudah dicantumkan bahwa Partai Komunis mendapat pengawasan rakyat. Jadi, bagaimana melaksanakan pengawasan. Saya usulkan supaya menambahkan bahwa rakyat melaksanakan pengawasan–nya terhadap Partai Komunis  sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pengawasan sosial dan kontra-argumentasi  sosial. Harus ada Undang-Undang ini untuk menetapkan jelas bagaimana melaksanakan pengawasan terhadap Partai Komunis  dan pemeritah”.

(Foto: hanoimoi.com.vn )

Akhirnya,  rancangan  amandemen UUD-1992  juga menegaskan: Tidak hanya  ada organisasi –organisasi Partai Komunis saja, melainkan juga semua anggota Partai harus beraktivitas dalam kerangka  Undang-Undang Dasar dan hukum.  Ketika mengungkapkan  isi ini,  Profesor muda, Doktor Do Ngoc Ninh,  Dosen  senior tentang pembangunan Partai Komunis  dari Institut  Politik dan Administrasi Nasional Ho Chi Minh memberitahukan: “Pasal 4  menetapkan aktivitas  dari semua organisasi Partai Komunis dan anggota partai   harus berada dalam kerangka UUD dan hukum. Ini adalah ketentuan yang ketat secara hukum  terhadap aktivitas Partai Komunis, semua organisasi Partai dan anggota partai.  Ketentuan ini juga dicatat dalam Anggaran Dasar Partai  dan dikonfirmasikan sebagai satu prinsip aktivitas Partai Komunis. Dan dengan demikian, organisasi Partai dan anggota Partai kalau melanggar hukum  tidak  hanya ditangani sesuai dengan undang-undang saja, melainkan juga ditangani menurut ketentuan dari Anggaran Dasar Partai. Partai Komunis tidak membolehkan menganggap penanganan sesuai dengan hukum sebagai pengganti  disiplin  Partai Komunis”.

Tidak bisa mengingkari kepemimpinan Partai Komunis terhadap Tanah Air, tetapi untuk bisa memenuhi pembaruan lebih lanjut lagi, setiap pejabat, setiap anggota Partai harus meningkatkan watak politik, watak moral dan semua isi ini perlu dicantumkan  secara jelas dalam Undang- Undang Dasar.

Kepemimpinan Partai yang dicantumkan pada Pasal 4 Rancangan Amandemen UUD-1992 yang  dimanifestasikan lebih jelas justru merupakan tuntutan mendesak dari kenyataan obyektif dan situasi perkembangan Tanah Air pada periode baru./.