(VOVworld) –  Di depan persidangan ke-9 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13,  untuk pertama kali-nya, Rancangan Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Acara Perdata (amandemen) dibahas. Ini merupakan Undang-Undang (UU) yang penting dalam sistem perundang-undangan, bersangkutan dengan erat dengan kehidupan sehari-hari dari semua warga.

Majelis Nasional telah menugasi Mahkamah Rakyat Agung untuk memimpim dan menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Perdata. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini bertujuan terus menginstitusikan haluan dan garis politik Negara Vietnam tentang reformasi undang-undang, diantaranya meminta melakukan pembaruan dalam mengadakan sidang pengadilan, menetapkan lebih jelas dalam hal posisi, wewenang dan tanggung jawab  dari para pelaku acara perdata dan  peserta acara perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (amandemen) membela kepentingan warga

Ketika membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Perdata (amandemen), para anggota MN mencapai kesepakatan tinggi bahwa masalah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah perlu dalam situasi sekarang ini, memenuhi tuntutan dalam mengakui, menghargai, menjamin hak manusia dan hak warga negara. Mahkamah Rakyat Agung telah memberikan prioritas dan kemudahan bagi rakyat untuk membela keadilan, kepentingan  rasional dari warga. Hal baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (amandemen) yang paling mendapat perhatian dari para anggota MN yalah  penambahan  ketentuan  bahwa Mahkamah yang tidak bisa menolak permintaan  menangani kasus dengan alasan belum ada ketentuan yang diterapkan. Dasar yang membuat  Mahkamah Rakyat Agung mengeluarkan  prinsip ini  bertujuan menjamin  untuk menstitusikan ketentuan Undang-Undang Dasar.Tran Tien Dung, Anggota MN Vietnam dari propinsi Ha Tinh (Vietnam Tengah) mengatakan:“Perihal menambahkan ketentuan  bahwa Mahkamah tidak bisa menolak permintaan menangani kasus  dengan alasan belum ada ketentuan yang diterapkan adalah sangat penting, sesuai dengan kecenderungan kemajuan dan perkembangan dari masyarakat madani. Ketentuan ini mengkongkritkan Undang-Undang Dasar tahun 2013, membela hak keadilan, hak manusia, warga negara, hak dan kepentingan yang sah dari semua badan, organisasi dan perseorangan”.

Ketika menyampaikan penjelasan  lagi tentang masalah ini, Menteri Hukum Vietnam, Ha Hung Cuong, Anggota MN Vietnam dari propinsi Quang Binh  memberitahukan:“ Melalui pengambilan pendapat rakyat tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen), Kitab UU yang langsung bersangkutan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (amandemen), mayoritas kementerian, instansi, ormas di Pusat dan semua propinsi dan kota dibawah Pusat telah mendukung  pandangan yang ditetapkan oleh Mahkamah yalah  tidak bisa menolak untuk menangani kasus pidana  dengan alasan belum ada ketentuan yang diterapkan. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dari UUD. Misi dari Makamah dalam melaksanakan hak hukum - tempat yang membela keadilan dalam hubungan madani dan bisnis”.

Negara Vietnam adalah negara hukum  dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Negara membela semua kepentingan pada tempatnya adil dari rakyat. Apa yang diminta secara pada tempatnya rakyat harus ditangani oleh badan-badan fungsional.

 Kemajuan baru sesuai dengan hukum internasional.

Satu hal yang penting lagi ditambahkan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata kali ini ialah ketentuan jurisprudensi. Jurisprudensi  merupakan perkara-perkara berpatokan yang harus dipelajari dan diterapkan oleh pengadilan berbagai tingkat. Juriprudensi punya nilai hukum, sekaligus punya patokan yang bersifat wajib.Dari dulu sampai sekarang, pengadilan hanya berdasar pada Undang-Undang Dasar dan undang-undang untuk melakukan peradilan, sehingga tidak ada jurisprudensi tentang berbagai  kasus yang belum ditetapkan dalam undang-undang.

Pada sesi perbahasan di Majelis Nasional, para anggota MN menegaskan: ketentuan jurisprudensi dimasukkan ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata kali ini merupakan kemajuan  baru, sesuai dengan kecenderungan internasional sekarang.  Truong Hoa Binh, Jaksa Rakyat Agung, anggota MN Vietnam dari provinsi Long An, Kepala Badan Penyusunan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (amandemen) memberitahukan: “Jurisprudensi bersangkutan dengan pembelaan hukum, sehingga harus membuat perancangan yang sesuai. Kami sedang memeriksa semua perkara kasasi yang telah diadili sejak dulu sampai sekarang perkara-perkara mana mempunyai patokan diterapkan  secara tunggal dan ia akan menjadi jurisprudensi. Kami sedang membuat  proses jurisprudensi”.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (amandemen) disampaikan kepada MN  untuk memberikan pendapat  kali pertama di depan persidangan ke-9 MN angkatan ke-13. Oleh karena itu, kritik sosial dan perdebatan masih mengalami perbedaan pendapat, bahkan meminta menolak sesuatu isi manapun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang adalah hal yang biasa. Masalahnya ialah bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (amandemen) menjadi ketat dan implementatif. Pemilih menantikan soal menerima pendapat, menyesuaikan rancangan Kitab Undang-Undang dari Badan Penyusun segera setelah persidangan ini untuk terus disampaikan kepada MN guna diesahkan pada waktu mendatang./.