(VOVworld) – Undang-Undang (UU) tentang Pertanahan (amandemen) - tahun 2013 mulai berlaku dari 1 Juli ini. Pelaksanaan UU ini punya makna penting, memenuhi tuntutan perkembangan sosial-ekonomi, menjamin pengelolaan pertanahan secara ketat, efektif, transparan dan demokratis. Oleh karena itu, persiapan untuk menggelarkan secara efektif UU ini dilakukan secara sinkron dan aktif oleh Pemerintahan berbagai tingkat, semua instansi dan daerah pada waktu lalu.

Pada awal 2014, Perdana Menteri (PM) Vietnam mengeluarkan instruksi mengenai pelaksanaan UU tentang Pertanahan-tahun 2013, mengorganisasi pelaksanaannya secara baik, menciptakan perubahan yang jelas tentang pengelolaan dan penggunaan tanah. Menyusul instruksi PM tersebut, semua provinsi dan kota telah menyusun rencana, menggelarkan pelaksanaan UU tentang Pertanahan-tahun 2013, mengadakan konferensi penataran, menyosialisasikan UU tersebut kepada para kader dan pemimpin semua kabupaten dan kecamatan urusan pengelolaan Negara tentang pertanahan.


Menaruh perhatian memberlakukan naskah perundang-undangan, menyosialisasikan UU kepada rakyat

Selama ini, semua kementerian dan instansi memeriksa kembali sistim surat edaran gabungan, semua naskah peraturan perundangan yang dikelolanya untuk menyempurnakan atau menyampaikannya kepada badan yang berwewenang untuk  kemudian mengamandir dan menyempurnakannya sesuai dengan ketentuan dalam UU tentang Pertanahan dan semua peraturan Pemerintah yang menentukan rincian pelaksanaan UU ini. Bersamaan itu, semua kantor pemberitaan memperkuat pekerjaan sosialisasi UU tentang Pertanahan kepada rakyat.

Ketika memberikan penilaian umum tentang proses ini, Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam, Nguyen Minh Quang memberitahukan: “Pada waktu lalu, Kementerian kami telah menyampaikan instruksi kepada Pemerintah untuk meminta kepada semua kementerian, instansi dan daerah supaya menggelarkan pelaksanaan UU ini. Yang kedua ialah kami telah berkoordinasi dengan semua kantor pemberitaan melakukan secara baik pekerjaan sosialisasi UU kepada seluruh rakyat dan semua badan usaha untuk mengerti dan melaksanakan secara baik UU ini, bersamaan itu berkoordinasi dengan semua kementerian dan instansiyang bersangkutan menyusun naskah-naskah pelaksanaan UU tersebut. Sekarang Pemerintah telah memberlakukan 5 peraturan Pemerintah, masih ada 2 peraturan Pemerintah yang bersangkutan dengan penanganan pelanggaran administrasi dan harga tanah. Kami akan berusaha mengajukan naskah-naskah tersebut secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal. Mengenai surat edaran, Kementerian kami mendapat tugas menyusun 10 surat edaran dan kami pada pokoknya sudah selesai dan akan memberlakukannya pada waktu mendatang”.


Menciptakan perubahan yang jelas tentang pengelolaan dan penggunaan tanah

Mengorganisasi pelaksanaan UU tentang Pertanahan merupakan satu proses dan harus digelarkan secara menyeluruh dan sinkron. Pemerintah menargetkan bahwa tahapan dari 2014 sampai 2015 harus berhasil menciptakan perubahan-perubahan yang jelas di semua segi. Dengan semangat itu, sebagai badan pemberian masukan kepada Pemerintah tentang pengelolaan pertanahan, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam melakukan perancangan, rencana penggunaan tanah tingkat nasional dan telah diesahkan Majelis Nasional. Komite Rakyat semua provinsi dan kota mengumumkan secara terbuka dan mengorganisasi pelaksanaan perancangan dan rencana penggunaan tanah tingkat provinsi yang sudah diesahkan; memberikan bimbingan untuk menangani situasi penyerahan dan penyewaan tanah secara sembarangan, mengontrol secara ketat alih tujuan penggunaan tanah cocok tanam, tanah hutan khusus, tanah hutan lindung ke tujuan lain, menentukan bentuk penyerahan dan penyewaan tanah yang sesuai dengan ketentuan UU tentang Pertanahan.

Untuk menghindari keborosan tanah, Menteri Nguyen Minh Quang memberitahukan: “PM telah memberikan instruksi untuk segera melakukan pemeriksaan, penarikan kembali dan penanganan tanah terhadap proyek yang lambat dioperasikan. Hasilnya ialah kita telah berhasil menarik kembali kira-kira 20.000 Ha tanah di seluruh negeri. Akan tetapi, hasil ini masih sangat rendah karena areal tanah yang lambat dioperasikan dan perlu ditarik kembali masih cukup besar. Untuk menangani situasi tersebut, dalam UU tentang Pertanahan-tahun 2013 kali ini ada satu sanksi yang kuat untuk memaksa para investor supaya dalam proses meninjau penyewaan tanah harus membayar sejumlah uang yang sepadan dengan harga sewaan tanah pada jangka waktu tersebut. Jika lebih dari 24 bulan menurut ijin, investor tetap belum menggunakan tanah tersebut, maka negara akan menarik tanah kembali. Pada waktu mendatang, Kementerian kami akan memperkuat pemeriksaan untuk menangani pelanggaran”.

Bersamaan dengan usaha-usaha tersebut, penetapan harga tanah juga mendapat perhatian dari semua kementerian, instansi dan daerah. Menurut itu, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam berkoordinasi dengan semua kementerian, instansi, komite rakyat semua provinsi dan kota melakukan penyusunan kerangka harga tanah untuk disampaikan kepada Pemerintah; memberikan bimbingan, pengarahan dan memeriksan penyusunan daftar harga tanah dan menentukan harga tanah kongkrit di daerah; melakukan survei dan eksperimen pemetaan harga tanah dan menyusun data tentang harga tanah.

UU tentang Pertanahan-tahun 2013 punya arti penting khusus dalam mengelola dan menggunakan tanah serta dalam mengembangkan sosial-ekonomi. Persiapan secara baik syarat pelaksanaan UU ini oleh Pemerintahan berbagai tingkat, semua instansi dan daerah akan membantu semua ketentuan dalam UU ini cepat diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan, menjamin pengelolaan tanah secara ketat dan efektif./.