(VOVworld) – Menurut rencana, pada awal Mei mendatang, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam akan meninjau laporan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan Undang-Undang (UU) tentang pengentasan dari kemiskinan tahapan 2005-2012, setelah itu, laporan tersebut akan disampaikan pada persidangan ke-7 MN Vietnam angkatan ke-13. Laporan ini mencatat semua hasil yang dicapai dalam pekerjaan mengentas dari kemiskinan, bersamaan itu mengajukan banyak rekomendasi untuk memperkuat tugas yang penting ini pada waktu mendatang, menuju ke pengentasan dari kemiskinan secara berkesinambungan. 

Pada tahapan 2005-2012, usaha mengentas dari kelaparan dan kemiskinan terus merupakan tugas titik berat yang dilakukan Vietnam. Pekerjaan ini diperkuat di banyak bidang dan telah berhasil menggerakkan partisipasi dari seluruh masyarakat.

Usaha mengentas dari kelaparan dan kemiskinan mendapat perhatian yang menyeluruh

Tentang kebijakan, pada tahap 2005-2012 ada 10 Resolusi MN yang bersangkutan dengan kriterium mengentas dari kemiskinan; kira-kira 20 Undang-Undang yang punya isi langsung dan tidak langsung yang bersangkutan dengan usaha mengentas kemiskinan telah diberlakukan.

Pada periode ini, Pemerintah Vietnam tetap mengutamakan pemberian sumber daya investasi kepada usaha mengentas dari kemiskinan dan menjamin jaring pengaman sosial. Prosentase keluarga miskin Vietnam pada periode ini turun rata-rata 2% per tahun. Do Manh Hung, Wakil Ketua Komisi urusan bidang Sosial MN Vietnam, Wakil Kepala Rombongan Pengawas Pengentasan dari Kemiskinan MN Vietnam, menilai: “Melalui pengawasan awal, kami menilai: pengentasan dari kemiskinan telah mendapat perhatian seluruh masyarakat serta telah berhasil menggerakkan sumber daya yang sangat besar. Prosentase kemiskinan Vietnam telah turun secara berarti. Jika pada tahun 2010, prosentase keluarga miskin sebanyak 14,2%, maka pada tahun 2013 menjadi hanya tinggal 7,8% saja. Ini merupakan hasil yang sangat menggembirakan dan telah dicatat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi internasional dan banyak negara di dunia”.

Namun pekerjaan mengentas dari kemiskinan masih menghadapi banyak kesulitan akibat sebab-sebab obyektif dan subyektif dari persyaratan umum dan kebiasaan bekerja dan berproduksi dari warga. Yang pertama ialah, pengentasan dari kemiskinan Vietnam belum berkesinambungan karena prosentase keluarga yang menjadi miskin kembali dan keluarga pra-sejahtera masih cukup tinggi. Yang kedua ialah situasi kemiskinan sekarang berfokus di beberapa daerah pemukiman penduduk seperti daerah rakyat etnis minoritas, daerah-daerah yang sering menderita bencana alam atau bahkan termasuk daerah-daerah eksploitasi mineral. Yang ketiga ialah sistim kebijakan Vietnam masih belum berfokus, bersimpang-siur sehingga alokasi sumber daya belum dapat memenuhi tuntutan pengentasan dari kemiskinan. Satu keterbatasan lain lagi ialah walaupun Vietnam sudah menaruh perhatian pada sumber-sumber daya sosial dan telah melakukan pemasyarakatan, tapi sumber daya untuk usaha mengentas dari kemiskinan tetap berfokus pada anggaran keuangan negara (lebih dari 90%).

Bui Sy Loi, Wakil Ketua Komisi urusan bidang Sosial MN Vietnam menilai: “Melalui pengawasan, kami melihat bahwa masih ada 2 tempat miskin yang mendasar. Pertama ialah bagi rakyat etnis minoritas di daerah pegunungan, daerah pedalaman dan daerah pelosok dimana prosentase kemiskinan sekarang sebanyak 47%, diantaranya yang teramat miskin sebanyak 68%. Kedua ialah, selama ini kita sudah melupakan sebagian kemiskinan di daerah perkotaan industri, zona prosesing ekspor, dll, maka pandangan Pemerintah dan semua kementerian, instansi yang bersangkutan ialah bagaimana mengubah mekanisme kebijakan supaya kita bisa berhasil mencapai target mengentas dari kemiskinan secara cepat dan berkesinambungan”.

Ada pengarahan-pengarahan besar tentang usaha mengentas dari kemiskinan pada waktu mendatang

Menurut Do Manh Hung, untuk menghadapi kenyataan tersebut, delegasi pengawas MN Vietnam akan merekomendasikan kepada MN supaya memberlakukan Resolusi tentang hasil pelaksanaan kebijakan dan UU tentang pengentasan dari kemiskinan. Khususnya harus memindahkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang pengentasan dari kemiskinan yang mono-dimensi menjadi multi-dimensi. Di sini, patokan miskin tidak hanya berfokus pada masalah pendapatan saja, melainkan juga kemampuan dan taraf mendekati penggunaan dan penikmatan jasa-jasa sosial dasar lainnya.

Bapak Do Manh Hung mengatakan ”Kami merekomendasikan supaya yang akan datang ini tetap harus memfokuskan lebih lanjut lagi sumber daya untuk usaha mengentas dari kemiskinan, mengalokasikan sumber daya dan sumber daya ini harus dirancang sesuai dengan kebijakan jangka menengah. Dalam mekanisme tata-laksana, maka bersama dengan meningkatkan tanggung jawab semua kementerian dan instansi di daerah, kami juga ingin menekankan prinsip desentralisasi untuk bisa mengembangkan keinisiatifan dan kreativitas daerah lebih banyak lagi. Satu hal penting lain yang ingin kami rekomendasikan ialah bagaimana menyusun kebijakan agar bisa mengembangkan kebulatan pendapat di kalangan rakyat, diantaranya ada kaum miskin dalam ikut menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang usaha mengentas dari kemiskinan”.

Pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan merupakan haluan yang konsekwen dari Partai Komunis dan Negara Vietnam. Memahani secara penuh akan sebab-sebab subyektif dan obyektif serta merekomendasikan solusi yang praksis akan menciptakan kesinambungan bagi hasil pengentasan dari kemiskinan./.