Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Pada tanggal 31 Januari, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengirimkan surat kepada 193 negara anggota, memperingatkan bahwa organisasi tersebut menghadapi krisis likuiditas yang serius dan berisiko mengalami keruntuhan keuangan dalam waktu dekat.

Kesulitan Anggaran

Dalam surat tersebut, Sekjen Antonio Guterres menekankan seriusnya situasi keuangan saat ini yang dihadapi organisasi multilateral terbesar di dunia. Alasan utama yang disebutkan adalah keterlambatan atau pembayaran kewajiban keuangan yang tidak lengkap oleh negara-negara anggota. Hal ini diperburuk dengan kondisi yang memaksa PBB untuk mengembalikan dana anggaran yang tidak terpakai karena sumbangan yang diterima tidak tepat waktu.

Menurut peraturan PBB, negara-negara anggota wajib berkontribusi secara finansial sesuai dengan ukuran ekonomi mereka. Amerika Serikat dan Tiongkok masing-masing menyumbang 22% dan 20% dari anggaran organisasi tersebut. Namun, selama bertahun-tahun, PBB menghadapi kesulitan anggaran karena beberapa negara anggota gagal memberikan sumbangan wajib mereka secara penuh atau terlambat. Kesulitan keuangan PBB diperparah oleh pemotongan pendanaan baru-baru ini untuk banyak badan PBB oleh pemerintahan AS, yang menolak untuk memberikan sumbangan wajib baik untuk anggaran reguler maupun anggaran perdamaian. Alasan Presiden Donald Trump adalah bahwa PBB, meskipun memiliki potensi besar, belum mengoptimalkan perannya, dan bahwa beberapa agendanya tidak sesuai dengan kepentingan AS. Alasan lain adalah kompleksitas mekanisme pengeluaran keuangan PBB, di mana PBB harus mengeluarkan anggarannya secara sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, jika tidak, PBB harus mengembalikan dana tersebut kepada negara-negara anggota tanpa fleksibilitas untuk menyeimbangkan anggaran untuk tugas-tugas lainnya. Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq menyatakan:

“Meskipun lebih dari 150 negara anggota telah memenuhi kewajiban keuangan mereka untuk tahun 2025, PBB menutup tahun  tersebut dengan tunggakan sumbangan sebesar 1,56 miliar USD. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kecuali semua sumber sumbangan tersebut dibayarkan, atau PBB tidak dipaksa untuk mengembalikan dana yang belum terpakai (karena tidak menerima anggaran yang benar), kami menghadapi risiko kehabisan uang.”

Menanggapi kesulitan keuangan, Sekjen PBB Antonio Guterres tahun lalu, pada kesempatan peringatan 80 tahun berdirinya PBB (1945-2025), membentuk gugus tugas, yang disebut UN80, untuk mencari cara memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Negara-negara anggota kemudian setuju untuk memangkas anggaran 2026 sekitar 7%, menjadi 3,45 miliar USD. Namun, kesulitan keuangan masih harus dihadapi, dan PBB mungkin kehabisan uang tunai pada bulan Juli.

Risiko terhadap Peran PBB

Kesulitan keuangan berdampak pada semua bidang operasi PBB. Di OHCHR, karena keterbatasan anggaran, badan tersebut terpaksa mengurangi jumlah staf dan mengurangi atau menghentikan beberapa program di banyak negara. Pada tahun 2025, jumlah misi pemantauan hak asasi manusia yang dilakukan oleh badan tersebut telah menurun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, anggaran yang disetujui badan tersebut untuk tahun 2026 adalah 224 juta USD, tetapi setelah apa yang terjadi pada tahun 2025, badan tersebut meminta komunitas internasional untuk memberikan sumbangan sukarela sekitar 400 juta USD guna mendukung kegiatannya tahun ini.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Foto:  Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS)

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa anggaran gaji staf WHO pada tahun 2026-2027 akan mengalami kekurangan sekitar 560-650 juta USD, setara dengan sekitar 25% dari total biaya operasional organisasi saat ini. Selain itu, setelah AS, penyumbang terbesar anggaran WHO, menarik diri dari WHO awal tahun ini, total kekurangan anggaran WHO selama tiga tahun ke depan diperkirakan mencapai 2,5 miliar USD. Oleh karena itu, WHO akan mengurangi jumlah stafnya secara drastis, terutama di kantor pusatnya di Jenewa (Swiss), dan menutup beberapa kantor regional.

Menurut para pengamat, krisis keuangan yang dialami PBB dan badan-badan anggotanya dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan banyak tantangan bagi komunitas internasional, karena fenomena ini tidak hanya terbatas pada masalah keuangan tetapi, yang lebih mendasar, adalah terungkapnya niat  untuk melemahkan peran PBB dalam mengatasi masalah-masalah global utama. Profesor Veronika Fikfak, Profesor Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional di Universitas London (Inggris), berkomentar:

“Beberapa negara telah gagal memenuhi kewajiban mereka untuk berkontribusi kepada PBB. Hal yang terjadi adalah PBB dan beberapa badan PBB tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan tidak bisa merencanakan kegiatannya secara strategis, bahkan tidak menghadiri beberapa diskusi. Saya menekankan bahwa terdapat satu perubahan besar tentang institusi dan yang penting, peranannya PBB dalam hubungan internasional menjadi lebih kurang efektif.”

Penilaian tersebut disinggung pula oleh banyak pakar. Kalau efektivitas yang “tidak bersumbangan” melanda dalam internal PBB, organisasi ini akan semakin melemah, tidak mampu mengemban misi besar yang melibatkan perdamaian, keamanan dan kemajuan sosial di dunia. Hal ini akan menimbulkan banyak resiko kepada negara-negara pada saat dunia mengalami banyak gelojak geopolitik yang kuat sejak berakhirnya Perang dingin./.