(VOVWORLD) -Berlangsung dari tgl 9 hingga tgl 30 September di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, persidangan ke-80 Majelis Umum PBB (UNGA-80) merupakan kesempatan bagi negara-negara untuk membalas semua kontribusi dari organisasi multilateral terbesar di dunia ini selama 80 tahun terakhir, sekaligus mewujudkan masa depan multilateralisme, serta arah pembangunan global pada tahun-tahun mendatang.
 Sekjen PBB, Antonio Guterress (Foto: REUTERS/Mike Segar ) |
Dengan tema: "Lebih Baik Bersama: 80 Tahun dan Selanjutnya untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia", UNGA-80 berlangsung selama 3 minggu, dengan serangkaian pertemuan puncak penting terkait dengan perdamaian, keamanan dunia, perjuangan penanggulangan perubahan iklim, atau peta jalan implementasi Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari negara-negara
Ujian Besar bagi PBB
Event titik berat dalam UNGA-80 adalah Pekan Tingkat Tinggi, yang berlangsung dari tgl 22 hingga tgl 30 September, dengan serangkaian konferensi penting, termasuk: Konferensi Tingkat Tinggi untuk memperingati HUT ke-80 berdirinya PBB (22 September); Konferensi Momen SDG pada 22 September; KTT Iklim pada 24 September; Konferensi Tingkat Tinggi untuk Meluncurkan Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan (25 September); Perdebatan Umum dari 23-27 September dan 29 September. Selain itu, UNGA-80 juga memiliki kegiatan penting lainnya, seperti: Memperingati HUT ke-30 Rencana Aksi Dunia untuk Pemuda (25 September); Merayakan dan mendorong Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir (26 September); KTT dua tahun pertama tentang keberlanjutan, inklusivitas, dan kegigihan ekonomi global…
Berlangsung pada tahun PBB memperingati HUT ke-80 berdirinya (1945-2025) dan pada saat dunia terus menyaksikan perubahan besar dalam geopolitik, perdagangan, manajemen teknologi, respons perubahan iklim… UNGA-80 dianggap sebagai ujian besar bagi peranan PBB sebagai forum multilateral terbesar dan terpenting di planet ini dalam mendorong dialog dan kerja sama antarnegara, mempertahankan perdamaian dan keamanan serta menegakkan standar manajemen global. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan:
“Kami telah menetapkan jelas pentingnya kerja sama di era kecerdasan buatan dan dunia digital, bukan hanya kerja sama antarnegara maju, tetapi juga kerja sama yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk menjadi bagian dari manfaat AI. Perubahan iklim juga merupakan area yang sangat penting, di saat transisi menuju energi terbarukan telah membuktikan bahwa energi terbarukan adalah cara terbaik dan termurah untuk menghasilkan energi. Selain itu, kami sedang mendorong agenda baru untuk perdamaian, yaitu dialog, kerja sama agar berbagai kebudayaan dan peradaban yang berbeda dapat bekerja sama.”
Untuk mencapai tujuan yang sangat ambisius yang ditetapkan pada UNGA-80, pada tanggal tgl 26 Agustus, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi untuk membentuk badan penasihat AI yang disebut “Dewan Ilmiah Internasional Independen untuk AI”. Dewan ini akan menerbitkan laporan penilaian ilmiah berbasis bukti, mensintesis, dan menganalisis penelitian yang ada terkait peluang, risiko, dan dampak AI untuk membantu negara-negara dalam mengambil keputusan terkait teknologi yang bersifat revolusioner ini.
Isu Palestina
Meskipun menerima banyak harapan akan hasil terobosan dalam manajemen AI, implementasi SDG, komitmen respons perubahan iklim, dll., UNGA-80 juga menghadapi bahaya terpecah belah oleh konflik geopolitik dunia saat ini, terutama kontroversi terkait konflik di Jalur Gaza dan isu negara Palestina. Menjelang UNGA-80, sejumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, Belgia, Kanada... mengumumkan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina dalam kerangka sidang UNGA-80. Ini merupakan perubahan kebijakan luar negeri yang penting bagi negara-negara sekutu dekat Israel, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran dan ketidakpuasan negara-negara tersebut terhadap krisis kemanusiaan yang serius di Jalur Gaza serta upaya berkelanjutan pemerintah Israel dalam kampanye militer skala besar di jalur tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan:
“Prancis telah siap mengakui sepenuhnya negara Palestina. Pengakuan ini merupakan keputusan penting Prancis, sekaligus merupakan pernyataan penolakan sekaligus seruan. Ini merupakan penolakan terhadap gagasan bahwa pihak yang mengupayakan perang menang atas pihak yang mengupayakan perdamaian.”
Namun, rencana negara-negara ini untuk mengakui negara Palestina menghadapi tantangan besar dari internal negara-negara Barat. Pada tgl 29 Agustus, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka tidak akan membolehkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menghadiri UNGA-80 bersama para pemimpin dunia di New York. Ketika menjelaskan keputusan tersebut, Kemlu AS menuduh pihak Palestina merusak prospek perdamaian di Timur Tengah, sebuah argumen yang ditentang keras oleh banyak negara Eropa. Bagi PBB, keputusan ini juga memperumit hubungan, pada latar belakang Donald Trump telah memangkas semua donor dan sumbangan untuk PBB, menarik perwakilan dari berbagai badan PBB, bahkan mengancam akan keluar dari PBB.
Direncanakan, pada pertemuan dengan Presiden AS pada pekan ini di Washington (AS), banyak pemimpin negara-negara Eropa akan berbahas dengan Presiden AS, Donald Trump tentang masalah-masalah di UNGA-80 di samping pembahasan tentang konflik di Ukraina./.