Asap di Teheran, Iran pada 16/3/2025 di tengah konflik As-Israel dengan Iran  (Foto: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Kedua Pihak Tidak Bersedia Mengalah

Dalam pernyataan terkini tentang kemungkinan mengakhiri konflik yang meningkat di Timur Tengah melalui diplomasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada 15 Maret bahwa Iran siap untuk gencatan senjata tetapi AS belum bersedia. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi segera membantah informasi ini, menyatakan bahwa Iran tidak tertarik untuk berdialog dengan AS saat ini.

Realitas ini menciptakan tantangan signifikan bagi semua upaya diplomatik, tidak hanya untuk meredakan konflik AS-Israel dengan Iran tetapi juga untuk mengurangi ketegangan antara Iran dan negara-negara tetangganya di kawasan, yang sangat terlibat dalam konflik tersebut. Menurut Lana Nusseibeh, Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UAE), dimulainya kembali dialog antara negara-negara Teluk dan Iran saat ini harus dikondisikan pada penghentian serangan balasan Iran terhadap wilayah negara-negara tersebut, baik serangan yang menargetkan pangkalan militer AS maupun aset-asetnya. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menyatakan:

“Mengenai mediasi, saat ini baik AS maupun Iran mengatakan tidak ada mediasi yang sedang berlangsung. Kami belum menerima informasi resmi apa pun dan tidak mengetahui adanya mediasi resmi yang sedang berlangsung.”

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga menyatakan bahwa pecahnya konflik antara AS dan Israel dengan Iran, sementara kedua pihak sedang dalam proses negosiasi, menimbulkan keraguan terhadap niat diplomatik saat ini.

 “Setiap dua hingga tiga hari, saya berbicara dengan para pemimpin Iran, dan perasaan saya adalah bahwa mereka (pihak Iran) merasa dikhianati, karena ini adalah kali kedua mereka diserang saat dalam proses negosiasi. Oleh karena itu, saya pikir mereka tidak punya alasan untuk menyebutkan negosiasi secara terbuka saat ini, tetapi saya kira mereka tetap terbuka untuk saluran diplomatik rahasia apa pun, dan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.”

Diplomasi tetap menjadi solusi

Perkembangan kompleks dalam konflik, terutama blokade di sekitar Selat Hormuz yang strategis, semakin mempersulit upaya diplomatik. Menurut para pengamat, prioritas utama bagi pemerintahan AS adalah membuka kembali Selat Hormuz agar kapal tanker minyak dari Teluk dapat melanjutkan lalu luntas normal. Dalam beberapa hari terakhir, Presiden AS Donald Trump telah menyerukan beberapa negara (Prancis, Jepang, Inggris, Jerman, Tiongkok, dll.) untuk berpartisipasi dalam rencana pengawalan kapal tanker minyak dan kapal komersial melalui Selat Hormuz menggunakan kapal perang, tetapi sebagian besar negara tersebut menolak, karena takut terseret lebih dalam ke dalam konflik. Selama kunjungannya ke Turki pada 12 Maret, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz tentu diperlukan dan harus segera dilakukan, tetapi bukan melalui cara militer.

 “Secara pribadi, saya percaya bahwa solusi yang kredibel dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui diplomasi. Itulah mengapa saya percaya kita perlu menyatukan kepentingan bersama di kawasan Teluk dan dari negara-negara tetangga lainnya di sekitarnya untuk bersama-sama memikirkan bagaimana menemukan jalan keluar dari konflik saat ini.”

Inggris merupakan satu-satunya negara sejauh ini yang mengatakan sedang "mempertimbangkan" untuk mengirim pasukan ke Selat Hormuz atas seruan Presiden AS Donald Trump, meskipun kemungkinan terbatas pada penyapuan dan pembersihan ranjau, juga menyatakan bahwa solusi diplomatik jangka panjang harus diprioritaskan. Menteri Energi Inggris Ed Miliband mengatakan:

 “Pembukaan kembali Selat Hormuz melayani kepentingan semua pihak. Tetapi saya juga percaya kita perlu meredakan krisis saat ini karena cara terbaik dan paling meyakinkan agar Selat Hormuz dibuka kembali adalah dengan mengakhiri konflik yang ada saat ini. Hal ini juga sesuatu yang sedang kami upayakan bersama mitra kami.”

Mengenai upaya diplomatik yang terkait dengan banyak isu besar di dunia lainnya, konflik di Timur Tengah juga mulai berdampak. Presiden AS Donald Trump, pada 16 Maret, mengatakan dia telah meminta Tiongkok untuk menunda pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping sekitar satu bulan, dengan alasan perlunya mengelola langsung kegiatan yang terkait dengan konflik di Iran. Sebelumnya, kunjungan Presiden Trump ke Tiongkok, yang dijadwalkan dari 31 Maret hingga 2 April, diharapkan menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral AS- Tiongkok, sekaligus memajukan beberapa isu penting lainnya, seperti tarif global.