Tonggak Sejarah dan Tekanan dari Resolusi-Resolusi PBB 

Dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Umum PBB telah mencatat serangkaian langkah penting terkait perubahan iklim, antara lain: Resolusi yang mengakui hak asasi manusia untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat (2022), resolusi yang meminta Mahkamah Internasional memberikan konsultasi mengenai kewajiban negara-negara dalam menghadapi perubahan iklim (2023), atau resolusi terbaru yang menyerukan perlindungan iklim demi generasi mendatang (2024). Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, keputusan-keputusan ini telah membantu membentuk kerangka moral dan hukum dalam perjuangan menghadapi krisis iklim. Resolusi-resolusi tersebut menjadi dasar bagi masyarakat sipil, pengadilan nasional, dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar bertindak, lebih nyata.

Ilustrasi (Foto:  vietnam.un.org)

Namun, pada UNGA ke-80, kesenjangan antara komitmen dan tindakan tetap menjadi tantangan besar. Negara-negara adi kuasa dengan tingkat emisi tinggi terus mengajukan target ambisius, namun pelaksanaannya sering tertunda atau kurang transparan. Sementara itu, negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim, dengan sumber daya yang terbatas, berjuang keras untuk beradaptasi, dan sepenuhnya bergantung pada mekanisme dukungan internasional yang belum berjalan secara efektif.

Salah satu isu kunci adalah pendanaan iklim. Negara-negara maju pernah berjanji akan memobilisasi 100 miliar USD setiap tahun untuk mendukung negara-negara berkembang, namun angka nyata yang dikucurkan sering jauh lebih rendah. Jika pendanaan dan teknologi tidak tiba tepat waktu, maka komitmen untuk mengurangi emisi atau upaya adaptasi terhadap perubahan iklim hanya akan menjadi janji kosong.

Banyak Harapan dari Tekanan Global

MU memiliki keunggulan khusus: setiap negara, baik besar maupun kecil, memiliki hak suara yang setara. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim untuk menyuarakan kepentingan mereka kepada komunitas internasional. Namun, resolusi-resolusi dari MU PBB tidak bersifat mengikat secara hukum, sehingga pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada niat baik masing-masing negara dan tekanan opini publik. Oleh karena itu, untuk mengubah tekanan politik menjadi tindakan nyata, perlu ada kerja sama dengan berbagai mekanisme hukum, pendanaan, dan dukungan teknis lainnya.

Meskipun masih ada banyak perbedaan, UNGA ke-80 tetap membuka harapan. Kehadiran isu iklim yang semakin kuat dalam agenda PBB menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa lagi disingkirkan dari meja perundingan. Selain itu, jika pendapat penasehat dari Mahkamah Internasional mengenai kewajiban negara-negara menghadapi perubahan iklim digunakan secara luas, maka satu kerangka hukum internasional yang lebih mengikat mungkin akan terbentuk di masa depan.

Tekanan dari masyarakat sipil, kaum pemuda dan gerakan-gerakan global demi iklim juga menciptakan motivasi yang besar. Dalam latar belakangan itu, Forum PBB menjadi tempat yang tepat untuk mengubah tekanan dari opini publik menjadi pernyataan politik, dari pernyataan politik menjadi resolusi, dan dari resolusi menjadi tindakan konkret di setiap negara. Perubahan iklim tidak menunggu. Badai-badai ekstrem, kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan, kenaikan permukaan laut... semuanya terjadi setiap hari. MU PBB mungkin bukan tempat untuk menetapkan hukum yang bersifat memaksa, namun pasti merupakan tempat untuk menciptakan tekanan politik dan moral terbesar yang mendorong negara-negara menghadapi tanggung jawab mereka secara langsung. Persidangan ke-80 ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak lagi hanya merupakan “masalah lingkungan” semata, tetapi menjadi tolak ukur prestise dan tanggung jawab seluruh komunitas internasional.