Pada tanggal 11 April, perundingan di ibu kota Islamabad (Pakistan) antara delegasi AS, yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS J.D. Vance, dan delegasi Iran, yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, berakhir setelah 21 jam pertemuan tanpa mencapai kesepakatan.
Perbedaan yang Mendalam
Dalam pesan yang disampaikan sebelum meninggalkan Pakistan, Wakil Presiden AS J.D. Vance menyatakan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan merupakan berita buruk yang lebih berdampak bagi Iran daripada AS. Ia juga mengungkapkan bahwa tuntutan paling sederhana sekaligus paling inti dari pemerintah AS adalah bahwa Iran tidak diizinkan untuk mengejar senjata nuklir maupun mencari kemampuan yang dapat memproduksi senjata tersebut dengan cepat. Namun, dalam berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Iran, ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mencakup isu yang sangat luas; mulai dari bagaimana menangani persediaan uranium Iran yang diperkaya hingga tingkat 60%, tuntutan Iran atas jaminan keamanan yang pasti bahwa mereka tidak akan diserang di masa depan, kompensasi yang harus dibayar oleh AS (dan Israel) kepada Iran... hingga mekanisme kontrol di Selat Hormuz serta masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi militer Israel di Lebanon.
Menurut pakar Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft (AS), kendati demikian, hal ini tidak berarti bahwa perundingan-perundingan selanjutnya akan berujung pada hasil yang sama seperti di Islamabad.
"Kedua belah pihak tidak ingin menciptakan kesan bahwa mereka mencapai kesepakatan terlalu dini, karena jika demikian, mereka akan menerima kritik dari dalam negeri akibat dianggap membuat terlalu banyak konsesi atau terlalu mudah menyerah. Oleh karena itu, kegagalan perundingan kali ini sebenarnya bukanlah masalah besar. Namun tentu saja, jika pandangan kedua belah pihak masih terlalu jauh berbeda dan pada saat yang sama situasi terus memanas, maka hal itu akan menjadi pertanda buruk."
Komunitas internasional juga berbagi pandangan yang berhati-hati mengenai hasil putaran perundingan di Islamabad. Meskipun ada kekecewaan karena belum ada arah yang jelas untuk mengakhiri konflik Timur Tengah melalui solusi diplomatik, mayoritas pendapat dari para pemimpin negara maupun organisasi internasional menilai bahwa tidak bisa diharapkan AS dan Iran akan segera mencapai kesepakatan setelah konflik parah yang berlangsung selama berminggu-minggu. Juru Bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stéphane Dujarric, menyatakan:
"Setelah berminggu-minggu diwarnai kehancuran dan keletihan, sangat jelas bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik saat ini di Timur Tengah. Walaupun perundingan di Islamabad tidak mencapai kesepakatan, fakta bahwa kedua belah pihak bersedia berunding telah menunjukkan komitmen serius dari masing-masing pihak dan merupakan sebuah langkah bermakna serta positif menuju dimulainya kembali dialog. Mengingat perbedaan mendalam yang ada saat ini di antara kedua belah pihak, tidak mungkin ada kesepakatan yang dapat dicapai secara instan."
Diplomasi Berpacu dengan Waktu
Meskipun tidak terlalu pesimis dengan kegagalan putaran perundingan di Islamabad, komunitas internasional tetap menyuarakan peringatan tentang berbagai manuver yang dapat memicu konflik Timur Tengah kembali bereskalasi dengan cepat. Kekhawatiran terbesar saat ini berkaitan dengan keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz mulai tanggal 13 April, di mana Angkatan Laut AS akan melacak dan mencegat kapal-kapal yang membayar biaya transit kepada Iran saat melewati jalur pelayaran tersebut. Presiden AS juga mengancam akan menghancurkan pasukan Iran yang menghalangi blokade ini.
Menurut Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft (AS), ini adalah taktik tekanan baru dari pihak AS. Taktik ini diharapkan tidak hanya menekan pendapatan minyak Iran, tetapi juga memaksa negara-negara adidaya yang memiliki hubungan energi penting dengan Iran (seperti Tiongkok dan India) untuk terlibat lebih dalam pada perkembangan situasi saat ini dan mengubah pendirian pemerintah Iran. Namun, ia juga berpendapat bahwa taktik ini dapat mendorong AS ke dalam konfrontasi yang berbahaya dengan negara-negara tersebut. Pada saat yang sama, hal itu berpotensi memicu aksi pembalasan eskalatif dari Iran, di mana yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan pasukan Houthi di Yaman, yang merupakan sekutu Iran, melakukan blokade di Laut Merah, titik transit bagi 12% ekspor minyak dunia.
Guna menghindari risiko kembali berkobarnya konflik dalam beberapa hari ke depan, terutama setelah tenggat waktu 2 minggu yang ditetapkan oleh Presiden AS berakhir (21 April), berbagai upaya diplomasi multilateral sedang diintensifkan. Pada tanggal 13 April, Kremlin mengumumkan bahwa segera setelah perundingan langsung AS-Iran, Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian. Pihak Rusia terus melobi usulan agar Rusia menerima uranium yang diperkaya milik Iran sebagai bagian dari kerangka perjanjian perdamaian di masa depan dengan AS. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada tanggal 13 April juga menyatakan bahwa Prancis dan Inggris akan berkoordinasi untuk meluncurkan "misi perdamaian multinasional" guna memulihkan lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz, namun misi ini akan terpisah dari pihak-pihak yang berperang dan tidak memiliki keterkaitan dengan rencana blokade yang diusulkan oleh AS.
Tanda lain yang juga menunjukkan bahwa prioritas diplomasi belum memudar bagi pihak AS adalah pernyataan terbaru dari Wakil Presiden AS J.D. Vance pada tanggal 13 April. Menurut J.D. Vance, putaran perundingan di Islamabad telah mengalami banyak kemajuan, dan saat ini semuanya bergantung pada fleksibilitas dari pihak Iran terhadap sejumlah isu yang bersifat esensial bagi AS.
