(VOVWORLD) - Putaran kedua perundingan trilateral antara Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Ukraina yang berlangsung pekan lalu belum menghasilkan terobosan dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Namun demikian, perundingan ini telah memberikan sejumlah stimulus positif dalam hubungan bilateral AS-Rusia, di tengah kegagalan mekanisme pengendalian senjata strategis antara kedua negara adi kuasa nuklir tersebut.
Perundingan trilateral AS-Rusia-Ukraina berlangsung selama dua hari, dari 4 hingga 5 Februari, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ini merupakan kali kedua kerangka perundingan tersebut dilaksanakan, menyusul putaran pertama yang diadakan dua minggu sebelumnya (23 - 24 Januari), di lokasi yang sama. Delegasi AS dipimpin oleh Utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump. Delegasi Rusia dipimpin oleh Laksamana Igor Kostyukov, Kepala Badan Intelijen Militer, sementara delegasi Ukraina dipimpin oleh Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, Rustem Umerov.
Langkah-langkah kemajuan kecil
Menjelang putaran kedua perundingan trilateral antara AS, Rusia, dan Ukraina di Abu Dhabi, muncul sejumlah harapan bahwa para pihak dapat mencapai terobosan untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung hampir empat tahun. Harapan ini diperkuat ketika untuk pertama kalinya Rusia dan Ukraina membentuk satu kelompok khusus guna membahas isu-isu militer, di samping kelompok yang membahas isu-isu politik.
Namun, setelah perundingan dua hari di Abu Dhabi berakhir, para pihak yang terlibat belum mencapai terobosan seperti yang diharapkan. Hasil paling konkret yang dicapai adalah kesepakatan dimulainya kembali pertukaran tahanan. Rusia, AS, dan Ukraina sepakat untuk menukar 314 orang yang sekaligus menjadi pertukaran pertama dalam lima bulan terakhir. Selain itu, para pihak juga sepakat untuk segera mengadakan putaran perundingan ketiga, yang kemungkinan besar akan berlangsung di AS dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan.
Meski tetap optimistis bahwa para pihak masih dapat melanjutkan putaran-putaran perundingan berikutnya untuk secara bertahap menuju suatu kesepakatan, Menlu AS Marco Rubio mengakui bahwa perbedaan-perbedaan terbesar antara Rusia dan Ukraina masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menyempit.
“Jika membandingkan daftar isu-isu terbuka yang perlu dibahas pada waktu yang sama tahun lalu dengan tahun ini, dapat terlihat bahwa jumlah isu yang masih harus diselesaikan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina telah berkurang secara signifikan. Ini merupakan kabar baik, tetapi kabar buruknya adalah bahwa isu-isu yang tersisa justru merupakan yang paling sulit, sehingga konflik masih terus berlanjut”.
Dalam pidatonya pada 5 Februari, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa perundingan antara para pihak di Abu Dhabi “sama sekali tidak mudah”. Ia menekankan bahwa Kiev ingin melihat langkah-langkah yang lebih cepat untuk mengakhiri konflik. Sementara itu, utusan khusus Presiden Rusia sekaligus Direktur Utama Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev, menilai bahwa perundingan tersebut telah menunjukkan sejumlah kemajuan dan sinyal positif. Meski demikian, ia tetap mengkritik faktor-faktor yang menghambat proses ini, dengan menyinggung sikap keras negara-negara Eropa.
Dialog untuk Meredakan Ketegangan
Meskipun upaya-upaya untuk segera mengakhiri konflik Rusia-Ukraina belum menghasilkan terobosan, hubungan bilateral AS-Rusia justru mencatat sejumlah sinyal positif. Kehadiran Menteri Angkatan Darat AS Daniel P. Driscoll dan Panglima Militer AS di Eropa, Alexus Grynkewich, di Abu Dhabi telah mendorong terjalinnya pembahasan langsung antara para pejabat militer AS dan Rusia.
Pada 5 Februari, Pentagon mengumumkan bahwa AS dan Rusia telah sepakat untuk memulihkan dialog militer tingkat tinggi Pengumuman ini muncul hanya beberapa jam setelah masa berlaku Perjanjian Pengurangan Senjata Serangan Strategis Baru (New START), perjanjian terakhir yang membatasi gudang senjata nuklir kedua negara, resmi berakhir.
Dalam pernyataannya mengenai pemulihan dialog militer tingkat tinggi AS-Rusia, Komando Eropa Angkatan Bersenjata AS menegaskan bahwa “menjaga dialog antara pasukan-pasukan militer merupakan faktor penting bagi stabilitas dan perdamaian global, yang hanya dapat dicapai melalui kekuatan. Hal ini menyediakan sarana untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi eskalasi ketegangan”.
Menurut para pakar, keputusan dua kekuatan nuklir terbesar di dunia untuk melanjutkan kembali dialog militer tingkat tinggi, alih-alih hanya berkomunikasi melalui hotline darurat, memiliki arti penting tidak hanya bagi upaya pengendalian perlombaan senjata, tetapi juga bagi stabilitas strategis global, dalam konteks ketegangan geopolitik dunia yang semakin kompleks. Daryl G. Kimball, Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata (ACA), AS, menilai:
“Kita saat ini berada pada suatu titik di mana dengan berakhirnya masa berlaku New START, untuk pertama kalinya dalam 35 tahun AS dan Rusia bisa meningkatkan jumlah senjata nuklir yang dapat mereka kerahkan. Selain itu, situasi saat ini juga dapat membuka jalan bagi perlombaan senjata tiga pihak yang tidak terkendali dan berbahaya, tidak hanya antara AS dan Rusia, tetapi juga melibatkan Tiongkok.”
Selain berperan dalam meningkatkan transparansi, meredakan ketegangan, dan mencegah kesalahan perhitungan, para pengamat juga menilai bahwa pemulihan dialog militer tingkat tinggi AS-Rusia pada saat ini merupakan prasyarat penting bagi kemungkinan perundingan mengenai suatu perjanjian baru yang akan menggantikan New START. Dalam pengumuman yang disampaikan pada 5 Februari melalui jejaring sosial Truth, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS tidak menyetujui opsi perpanjangan New START, tetapi akan menugaskan para pakar nuklir untuk mengkaji sebuah perjanjian pengendalian senjata nuklir yang baru, lebih modern, dan lebih berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah AS selalu berpendapat bahwa setiap perjanjian pengendalian senjata nuklir yang baru harus melibatkan partisipasi penuh dan menyeluruh dari Tiongkok, negara yang disebut-sebut memiliki gudang senjata nuklir terbesar ketiga di dunia dan tidak hanya terbatas pada AS dan Rusia. Namun, Tiongkok telah berulang kali menolak tuntutan tersebut, sementara pihak Rusia sendiri tidak mengajukan persyaratan mengenai keterlibatan Tiongkok.