(VOVWORLD) - Konferensi Negara-Negara Anggota Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang ke-35 (SPLOS 35) baru saja berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat dari tgl 23 sampai 26 Juni, dengan kehadiran dari 170 negara anggota. Konferensi kali ini menandai satu tonggak baru dari Vietnam dalam kerja sama laut dan samudra dengan untuk pertama kalinya seorang wakil Vietnam yang terpilih menjadi Ketua Konferensi.
Ini untuk pertama kalinya Vietnam memegang jabatan sebagai Ketua SPLOS sejak menjadi anggota Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1994. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dan catatan dari komunitas internasional terhadap upaya-upaya Vietnam dalam melaksanakan dan memperkokoh nilai-nilai universal UNCLOS, serta sumbangan positif Vietnam terhadap pekerjaan bersama PBB.
 Ketua Nguyen Minh Vu menyelenggarakan SPLOS 35. Foto: VOV |
Vietnam selalu menjunjung tinggi UNCLOS 1982
Lebih dari 30 tahun sejak UNCLOS mulai berlaku, dokumen ini tetap dianggap sebagai Undang-Undang Dasar tentang laut dan samudera, sebagai dasar bagi semua negara untuk menyelesaikan semua sengketa di laut dan banyak masalah yang terkait dengan eksploitasi sumber daya laut.
UNCLOS 1982 bermakna terhadap semua negara, termasuk negara pesisir atau negara tanpa laut. Deputi Harian Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Minh Vu, Ketua Konferensi SPLOS 35, menekankan:
Lahirnya Konvensi Hukum Laut menciptakan ketentuan-ketentuan yang komprehensif dan tuntas tentang hak untuk menikmati perairan dan menentukan dasar untuk menetapkan perairan serta hak berdaulat dan hak yurisdiksi dari semua negara. UNCLOS juga menentukan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang wajib untuk memecahkan sengketa dengan langkah damai, serta sengketa-sengketa yang timbul antar negara terkait dengan penafsiran dan penerapan Konvensi.
Selama bertahun-tahun ini, Vietnam selalu menganggap UNCLOS 1982 sebagai dasar penting untuk menggelar kegiatan-kegiatan kerja sama di laut. Vietnam telah mencapai banyak prestasi dalam menyelesaikan isu-isu delimitasi laut dengan negara-negara tetangga. Mayor Kepala Ha Tuan Anh, Staf Komando Polisi Laut Vietnam, menegaskan:
Berdasarkan ketentuan UNCLOS, Undang-Undang Dasar dan hukum Vietnam, perjanjian-perjanjian delimitasi laut antara Vietnam dan negara-negara tetangga telah dirundingkan. Di berbagai peraiaran yang tumpang tindih dan tidak didelimitasi, Vietnam selalu menghormati hak berdaulat dan hak yurisdiksi dari semua negara dan terus mendorong perundingan untuk menemukan solusi yang mendasar dan berjangka panjang. Vietnam mendukung upaya mempertahankan stabilitas, membangun lingkungan yang damai, bersahabat secara berkelanjutan dan berjangka panjang di laut.
Vietnam telah berpartisipasi secara proaktif dan aktif pada berbagai kegiatan dalam rangka mekanisme-mekanisme yang dibentuk berdasarkan Konvensi. Bersamaan itu, banyak pakar Vietnam yang berpengalaman dan memiliki tingkat keahlian yang tinggi telah aktif mencalonkan diri dan berpartisipasi dalam berbagai lembaga yang dibentuk dalam rangka UNCLOS, seperti: mencalonkan kandidat untuk jabatan hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut masa bakti 2026-2035.
Proaktif melaksanakan UNCLOS dengan lebih baik, turut melindungi dan mengekspoloitasi samudra dengan berkelanjutan
Pada latar belakang laut dan samudra sedang menghadapi banyak tantangan besar, sebagai Ketua Konferensi SPLOS 35, Vietnam terus menjunjung tinggi nilai UNCLOS 1982, mengimbau semua negara supaya bersinergi melindungi integritas Konvensi.
Vietnam menganggap bahwa perdamaian, keamanan, perkembangan dan kelanjutan lingkungan laut bergantung pada pematuhan sepenuhnya kewajiban oleh semua negara sesuai dengan Konvensi. Khususnya, terkait dengan Laut Timur, Vietnam menekankan bahwa para pihak yang terkait perlu menetapkan perairan-perairan sesuai dengan Konvensi, bersama-sama berupaya demi perdamaian, kestabilan, kemakmuran dan perkembangan di kawasan. Doktor Nguyen Thi Lan Huong, Direktur Pusat Hukum Internasional, Institut Laut Timur, Akademi Diplomatik Vietnam, mengatakan:
Negara-negara pesisir menggunakan hukum untuk memperkokoh klaim maritimnya, tetapi harus menafsirkan dan menerapkan hukum internasional, khususnya UNCLOS, dengan iktikad baik, karena ini merupakan traktat internasional yang penting. Negara-negara pesisir tidak dapat menafsirkan ulang pasal-pasal secara selektif.
Di bawah kepemimpinan Ketua Nguyen Minh Vu, Konferensi SPLOS 35 mencapai sukses baik. Perihal Vietnam untuk pertama kalinya menjadi Ketua konferensi tahunan paling penting tentang pelaksanaan UNCLOS 1982 ini merupakan tonggak baru dalam perjalanan memberikan kontribusi pada upaya bersama untuk mendorong pelaksanaan Konvensi dan manajemen samudra global./.