Penegasan Jelas tentang peranan Ekonomi Swasta pada Perekonomian Nasional

Resolusi 68-NQ/TW dari Polit Biro tentang pengembangan ekonomi swasta tidak hanya merupakan pesan politik yang kuat saja, tapi juga merupakan penegasan jelas tentang peranan ekonomi swasta pada perekonomian nasional.

Terobosan pertama dari Resolusi 68 justru merupakan penghapusan semua prasangka yang sudah ada sejak lama tentang peranan ekonomi swasta. Untuk pertama kalinya, sektor ini dianggap sebagai motivasi yang paling penting dari perekonomian nasional. Di samping itu, resolusi ini juga menentukan beberapa kebijakan konkret seperti membebaskan tarif selama 3 tahun yang pertama, menghapuskan biaya lisensi, menciptakan syarat bagi badan usaha kecil dan mikro-kecil untuk berpartisipasi pada bidang modal yang hanya diperuntukkan badan usaha Negara seperti industri pertahanan, keamanan dan peradilan.

Bapak Mac Quoc Anh, Wakil Ketua Asosiasi Badan Usaha Kecil dan Menengah Kota Hanoi (Foto: VGP)

Salah satu kebijakan yang disambut baik oleh kalangan badan usaha ialah memisahkan secara jelas antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab badan hukum dalam pelanggaran-pelanggaran ekonomi. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan langkah yang sangat besar dalam reformasi hukum. Kebijakan ini dianggap akan membantu sektor swasta dengan tenang dalam proses penyelenggaraan dan menghindari kriminalisasi beroperasi ekonomi yang tidak serius. Ini juga merupakan aksentuas penting yang membantu lingkungan investasi dari Vietnam menjadi akrab dan lebih tertarik terhadap para investor di dalam dan luar negeri. Bapak Mac Quoc Anh, Wakil Ketua Asosiasi Badan Usaha Kecil dan Menengah Kota Hanoi memberitahukan:

“Kami sangat mengapresiasi Resolusi kali ini karena ini untuk pertama kalinya Polit Biro menegaskan ekonomi swasta memainkan peranan terpenting, merupakan motivasi utama dari perekonomian. Resolusi tersebut mencantumkan jelas bahwa target kita ialah harus mengalami pertumbuhan tentang volume badan usaha dan pertumbuhan hijau. Satu hal yang teramat penting ialah tidak mengkriminalisasikan kegiatan-kegiatan ekonomi agar badan usaha swasta mendapat ruang baru untuk  berkembang”.

Salah satu target ambisius dan yang bersifat terobosan dari Resolusi 68 ialah sampai tahun 2030, Vietnam akan mempunyai 2 juta badan usaha dan sampai tahun 2045, angka ini akan meningkat menjadi 3 juta. Ini merupakan bukti bagi perubahan ekonomi swasta dari yang dianggap sebagai berposisi lemah dan terpencar-pencar sampai menjadi motivasi utama dari perekonomian nasional. Tercapainya target tersebut akan menciptakan jutaan lapangan kerja, meningkatkan sumber pengumpulan anggaran keuangan dan membawa perekonomian Vietnam ke orbit pertumbuhan yang berkesinambungan. Itu juga merupakan peluang bagi badan usaha Vietnam untuk menggeliat dalam rantai nilai global, menjadi mata-mata rantai yang penting dalam jaringan produksi internasional.

PM Pham Minh Chinh (Foto: VGP)

Giat Menggelarkannya

Segera setelah diberlakukannya Resolusi 68, hanya dalam waktu beberapa hari saja, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Minh Chinh telah memimpin dua sidang tentang pembuatan Rancangan Resolusi dari Majelis Nasional (MN) mengenai beberapa mekanisme dan kebijakan khusus dalam mengembangkan ekonomi swasta. PM Pham Minh Chinh menekankan tuntutan yang harus disampaikan kepada MN Rancangan UU di persidangan ke-9 MN Vietnam untuk secara segera menangani semua masalah mendesak. PM Pham Minh Chinh meminta:

“Semangat inovasi kreatif dan pengembangan ekonomi swasta tidak ada batasnya. Demi tujuan rakyatnya sejahtera, negaranya kuat, masyarakatnya adil, demokratis dan beradab dari tanah air pada era baru, dengan satu semangat sebagai Negara pembina, manusia menjadi fondasi, badan usaha menjadi sentral dan subyek. Dan instituasi, mekanisme dan kebijakan menjadi motivasi. Resolusi tersebut harus menciptakan gerakan dan kecenderungan berkembang bagi badan usaha swasta”.

Sementara itu, di persidangan ke-45 Komite Tetap MN Vietnam pada tgl 10 Mei, Ketua MN Vietnam, Tran Thanh Man menegaskan makna Resolusi 68 juga mendesak seperti Resolusi 57-NQ/TW mengenai terobosan dalam pengembangan sains-teknologi, inovasi kreatif dan transformasi digital naisonal. Ketua MN Tran Thanh Man menugasi Komisi Ekonomi dan Keuangan supaya harus berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan dan badan-badan usaha terkait supaya proaktif berkoordinasi untuk disampaikan kepada MN pada tgl 12 Juni mendatang. Ini merupakan satu sinyal positif yang menunjukkan sifat sinkron dari Pusat sampai daerah, dari perancangan sampai pelaksanaan.