Resolusi tentang pembentukan pasukan internasional di Gaza yang disponsori Amerika Serikat (AS) mendapat dukungan dari 13 dari 15 anggota DK PBB. Dua anggota tetap DK PBB yakni Rusia dan Tiongkok, memberikan suara blanko.

Langkah yang bersejarah

Resolusi DK PBB mengizinkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan berkoordinasi dengan Mesir, Israel, dan kepolisian Palestina yang baru dibentuk guna menjaga kawasan-kawasan perbatasan dan demiliterisasi di Jalur Gaza. ISF juga bertugas melucuti senjata dari kelompok bersenjata non-negara secara permanen, melindungi warga sipil, dan menjamin keamanan koridor bantuan kemanusiaan.

Selain itu, badan penyelenggara tahap transisi yang bernama "Dewan Perdamaian" juga akan dibentuk dengan Presiden AS, Donald Trump sebagai presiden nominal dan akan menjabat hingga akhir tahun 2027. Resolusi tersebut juga mengungkapkan kemungkinan pembentukan Negara Palestina di masa depan. Menurut Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, fakta bahwa Dewan Keamanan, sebagai badan PBB yang paling berpengaruh, mengesampingkan sementara perselisihan untuk mengesahkan Resolusi tersebut merupakan peristiwa bersejarah, yang membuka arah baru bagi kawasan Timur Tengah, sekaligus menandai kemajuan penting lainnya menuju ke Gaza yang stabil dan makmur, menciptakan ruang yang diperlukan bagi Negara Palestina di masa depan, dan memungkinkan Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan.

Melalui bahasa yang dirundingkan secara cermat dalam Rencana 20 poin, resolusi tersebut menguraikan satu peta jalan yang layak bagi warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri setelah Pemerintahan Palestina menyelesaikan reformasi yang diperlukan. Ini juga merupakan peta jalan di mana peluru artileri digantikan oleh cabang zaitun perdamaian dan ada peluang nyata bagi masa depan politik.

Hampir seluruh komunitas internasional memberikan reaksi positif terhadap Resolusi PBB. Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu percaya bahwa rencana perdamaian ini akan mendorong kerja sama dan memperluas penandatanganan Perjanjian Abraham antara Israel dengan negara-negara di kawasan. Sementara itu, Pemerintahan Palestina menganggapnya sebagai "langkah penting menuju ke perdamaian". Juru bicara Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), Ricardo Pires, mengatakan:

Kami sangat optimis bahwa rencana perdamaian akan turut memperbaiki situasi. Kami membutuhkan lebih banyak koridor kemanusiaan, lebih banyak truk yang mengangkut barang bantuan ke Gaza, dan lebih banyak titik akses bagi masyarakat.

Tantangan dalam implementasi

Meskipun dianggap sebagai langkah bersejarah, tetapi Resolusi DK PBB tentang Gaza juga akan menghadapi banyak tantangan di masa mendatang ketika diimplementasikan. Menurut Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, tiga isu terpenting terhadap Pemerintahan Palestina ialah: menjamin agar pengelolaan Gaza harus dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional; proses transisi di Gaza tidak boleh dipisahkan dari Deklarasi New York pada September lalu tentang pembentukan Negara Palestina yang merdeka; dan akhirnya hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Sementara itu, bagi beberapa negara, masalah yang lebih besar terletak pada dua mekanisme penting untuk mengelola Gaza yang diungkapkan dalam resolusi tersebut ialah Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dan Dewan Perdamaian Gaza. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, memperingatkan bahwa Resolusi yang baru saja disahkan oleh DK PBB tersebut "mungkin melampaui skala pemeliharaan perdamaian dan menjadikan pasukan internasional sebagai pihak dalam konflik." Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, menekankan bahwa detail terkait dengan ISF sangatlah penting, tetapi hanya diungkapkan secara relatif samar dalam Resolusi.

Resolusi ini seharusnya menjelaskan secara rinci struktur, unsur, tujuan, peran, tanggung jawab, atau kriteria persiapan Pasukan Stabilisasi Internasional. Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi pembahasan yang serius di DK PBB. Namun, resolusi tersebut hanya mengungkapkannya secara dangkal.

Terkait dengan Dewan Perdamaian, dalam pernyataan pada 18 November, Presiden AS, Donald Trump, orang yang terpilih sebagai Presiden nominal Dewan hingga 2027, memberitahukan bahwa Dewan Perdamaian akan memiliki banyak anggota dan mencakup para pemimpin negara-negara besar di dunia.

Isu penting berikutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan Resolusi Gaza adalah reaksi dari Gerakan Hamas. Segera setelah Resolusi DK PBB tentang Gaza disahkan, Hamas telah menolaknya dan menganggap bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi hak dan tuntutan rakyat Palestina, sekaligus terlalu memihak Israel. Gerakan ini juga belum menunjukkan tanda-tanda yang patut diperhatikan dalam perlucutan senjata secara sukarela, meskipun hal ini merupakan salah satu poin penting yang diajukan dalam Resolusi tersebut./.