Laporan tersebut diumumkan PBB dalam kerangka Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan (HLPF), yang dibuka pada tgl 14 Juli di Markas Besar PBB di New York (AS). Ini juga merupakan laporan tahunan PBB yang ke-10 sejak 17 Target Pembangunan Berkelanjutan dimasukkan ke dalam Agenda 2030 pada tahun 2015.

Gambaran yang Kontras

Dalam laporan tahunan tahun 2025 ini, PBB menekankan bahwa 10 tahun setelah   berbagai SDGs dimasukkan ke dalam Agenda Transformasi 2030, sekitar 35% dari total 17  SDGs sedang dilaksanakan secara tepat arah dan telah mencapai kemajuan tertentu. Yang patut diperhatikan, kemajuan ini tercatat dalam sejumlah SDGs yang memainkan peranan sangat penting dalam pembangunan sosial-ekonomi dari berbagai negara. Konkretnya, tingkat kemiskinan ekstrem telah menurun; tingkat kematian bayi dan perempuan telah menurun secara dratis; tingkat akses pendidikan universal bagi anak perempuan, serta tingkat akses pendidikan penduduk berbagai negara, semuanya telah meningkat secara signifikan.

Menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, ini merupakan prestasi yang tidak dapat dicapai oleh komunitas internasional selama beberapa dekade sebelum  SDGs lahir dan menerima komitmen tentang pelaksanaannya pada tahun 2015.

Namun, di samping beberapa kemajuan, laporan PBB juga menunjukkan banyak tantangan dalam peta jalan untuk mencapai semua SDGs pada tahun 2030. Menurut itu, hampir separuh  SDGs mengalami kemajuan yang sangat lambat dan 18% Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengalami kemunduran. Bapak Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Ekonomi dan Sosial, mengatakan bahwa tantangan besar muncul di semua bidang:

“Lebih dari 800 juta orang masih terjebak dalam situasi kemiskinan ekstrem. Prosentase karbon mencapai taraf tertinggi selama 2 juta tahun ini, di antaranya tahun 2024 menjadi tahun terpanas selama ini. Perdamaian dan keamanan terkikis secara signifikan, dengan lebih dari 120 juta orang terpaksa meninggalkan rumahnya, dua kali lipat angka pada tahun 2015.”

Menurut para pejabat PBB, bahaya  sesat jalan berbagai SDGs telah muncul sejak masa pandemi Covid-19 dan semakin menjadi serius dalam beberapa tahun terakhir oleh meningkatnya ketidakstabilan geopolitik yang memicu konflik di seluruh dunia. Situasi ini berdampak paling besar pada salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan yaitu anak-anak. Statistik yang dirilis PBB pada akhir Juni menunjukkan bahwa tingkat pelecehan dan pembunuhan anak dalam konflik tahun lalu mencapai taraf yang tertinggi dalam lebih dari dua dekade, dengan lebih dari 41.000 kasus, naik 25% dibandingkan tahun 2023. Selain itu, dampak perubahan iklim juga semakin parah, jauh melampaui prediksi sebelumnya oleh badan-badan PBB.

6 bidang prioritas

Untuk mencegah bahaya SDGs sesat jalan, laporan tahunan PBB mengimbau negara-negara dan berbagai organisasi untuk melakukan tindakan keras yang fokus pada 6 bidang prioritas yaitu: sistem pangan; pendekatan energi, tranformasi digital, pendidikan; lapangan kerja dan jaring pengaman sosial; aksi iklim dan keanekaragaman hayati. Sekjen PBB, Antonio Guterres mengimbau berbagai pemerintah dan para mitra untuk cepat melaksanakan Kerangka akssi Medellin yang disahkan PBB pada tahun lalu di Forum Data Dunia untuk memperkuat sistem data utama yang mengbadi penentuan dan pelaksanaan kebijakan.

Namun banyak pakar mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang perlu ditangani PBB dan berbagai lembaga keuangan internasional dalam jangka pendek yalah masalah keuangan, yang meliputi sponsor berbagai proyek Target Pembangunan Berkelanjutan di negara-negara dan mitigasi utang publik kepada negara-negara sedang berkembang. Menurut ibu Rebeca Grynspan, Sekjen Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan (UNCTAD), beban utang publik sedang menghabiskan sumber daya dari banyak negara yang sedang berkembang, sehingga negara-negara ini tidak bisa mengikuti banyak SDGs dan berpengaruh langsung terhadap warga.

“Pada tahun lalu, negara-negara sedang berkembang harus membayar utang sebanyak 857 miliar USD dan pada tahun ini sebanyak 921 miliar USD. Juga pada tahun lalu, target keuangan untuk menyelesaikan semua Target Pembangunan Berkelanjutan senilai 4 triliun USD tetapi tahun ini dan akan melampaui patok 4 triliun USD ini.”

Selain masalah keuangan, para pakar juga menunjukkan bahwa perlu menemukan  semua tantangan baru dalam pelaksanaan semua SDGs, seperti memperhebat bentuk-bentuk kemitraan publik-swasta (PPP) atau  mendorong penerapan sains teknologi dan inovasi kreatif (STI), pada latar belakang meledaknya teknologi seperti sekarang. Namun, agar supaya STI memainkan peranan yang lebih besar, PBB menekankan harus mengembangkan pendekatan yang adil dan mempersempit kesenjangan teknologi antara negara-negara, melalui itu barulah bisa  menciptakan kemajuan-kemajuan  yang inklusif./.