(VOVWORLD) - Undang-Undang tentang Keamanan Siber merupakan sistimatisasi, pemusatan dan peningkatan semua ketentuan mengenai keamanan siber Viet Nam sebelumnya menjadi undang-undang. Undang-undang ini tidak merusak keamanan nasional, ketertiban dan keselamatan seluruh masyarakat hak serta kepentingan yang sah dari semua organisasi dan perseorangan. Undang-undang ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tidak menghalangi pelaksanaan konvensi-konvensi internasional di mana Viet Nam menjadi anggotanya.
 Ilustrasi (Foto: VNA) |
Menurut indeks internasional, Viet Nam menduduki posisi ke-100 di dunia dan posisi terakhir di kawasan ASEAN tentang keamanan siber. Dengan taraf keamanan yang rendah tersebut maka sistim informasi di Viet Nam harus menderita 15.000 serangan siber pada tahun 2017, menimbulkan kerugian sebanyak kira-kira 12,3 triliun VND. Selama 5 bulan awal tahun 2018, badan-badan fungsional mencatat adanya 4.035 serangan siber di Viet Nam. Lubang yang menimbulkan ketidak-selamatan meningkat kira-kira 300% per tahun sehingga membuat Viet Nam menghadapi banyak bahaya ketika memasuki revolusi industri 4.0
Menyusun Undang-Undang tentang Keamanan Siber adalah tepat
Pada latar belakang seperti itu, penyusunan Undang-Undang tentang Keamanan Siber yang dilakukan oleh Viet Nam adalah sepenuhnya tepat dan perlu untuk berjaga-jaga dan siap mencegah bahaya-bahaya yang mengancam keamanan siber dan membela kedaulatan, kepentingan, keamanan nasional, ketertiban, keselamatan sosial, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan perseorangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Viet Nam, ibu Le Thi Thu Hang menegaskan: “Keamanan siber merupakan masalah teramat penting, berpengaruh terhadap keamanan nasional. Selama tahun-tahun belakangan ini, keamanan siber telah menjadi perhatian khusus dari banyak negara dan organisasi internasional dan regional. Serangan-serangan siber berkembang cepat tentang bentuk, skala, bersifat lintasrbatas, menimbulkan pengaruh yang serius terhadap kestabilan ekonomi dan politik semua negara. Dalam pada itu, upaya-upaya untuk memperbaiki keamanan di lingkungan siber masih menjumpai banyak kesulitan, khususnya karena kekurangan institusi hukum dan kemampuan menjamin keamanan siber. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Keamanan Siber adalah teramat perlu pada latar belakang dewasa ini”.
Membela hak dan kepentingan yang sah dari warga negara
Undang-Undang tentang Keamanan Siber merupakan masalah sistimatisasi, pemusatan dan peningkatan semua ketentuan mengenai manajemen keamanan siber Viet Nam sebelumnya menjadi undang-undang. Undang-Undang tentang Keamanan Siber mengatur hubungan-hubungan di ruang siber untuk membela keamanan nasional, ketertiban, keselamatan sosial, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan perseorangan. Ketua Majelis Nasional Viet Nam, Nguyen Thi Kim Ngan, dalam kontak dengan para pemilih setelah Persidangan ke-5 Majelis Nasional Viet Nam angkatan XIV menegaskan secara jelas hal ini. “Skala pengaturan undang-undang ini meliputi 3 kelompok utama, pertama ialah keamanan nasional, kedua ialah ketertiban dan keselamatan sosial dan ketiga ialah hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan perseorangan. Artinya kalau kita terlalu miring ke keamanan nasional, menjamin ketertiban dan keselamatan sosial, apakah kita melanggar hak kebebasan pribadi dalam mendekati informasi atau hak dan kepentingan yang sah dari badan-badan usaha ketika menggunakan informasi? Semua hal ini telah diperhitungkan secara tuntas untuk menjamin tidak akan berpengaruh terhadap hak kebebasan pribadi. Dan undang-undang ini terutama berjaga-jaga, menangani dan berjuang terhadap perilaku pelanggaran hukum di ruang siber, jadi kalau menggunakan ruang siber secara normal akan tidak orang yang menimbulkan kesulitan. Artinya kalau melakukan aktivitas yang sah akan mendapat perlindungan”.
Undang-Undang tentang Keamanan Siber tidak punya ketentuan yang membatasi hak kebebasan berbicara, kebebasan pers dari warga negara. Perihal undang-undang ini mengkongkritkan dan menguraikan secara inci semua tindakan yang dilarang karena melanggar hukum ketika melaksanakan hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers dari warga negara karena tindakan-tindakan ini telah ditentukan merupakan pelanggaran terhadap hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang hal ini, Vo Van Thuong, Sekretaris Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam, Kepala Departeman Komunikasi dan Pendidikan Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam dalam kontak dengan pemilih Provinsi Dong Nai telah menekankan: “Harus ditegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang tentang Keamanan Siber sepenuhnya tidak melanggar hak kebebasan berbicara, hak menyatakan pandangan, pandangan politik dari warga negara. Sebaliknya, undang-undang ini juga menciptakan syarat untuk melaksanakan hak ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Semua orang berhak menyatakan pendapat, tapi kita harus mengikuti ketentuan hukum, jadi bukanlah kita bisa bebas melakukan menurut kemauan sendiri. Ada ketentuan undang-undang untuk mengatur perilaku manusia dalam hubungan antar-warga negara, antara warga negara dengan masyarakat dan antara warga negara dengan Negara”.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tidak menghalangi pelaksanaan konvensi-konvensi internasional
Undang-Undang tentang Keamanan Siber tidak bertujuan mencegah para investor asing. Sebaliknya, undang-undang tersebut bertujuan membantu aktivitas-aktivitas di ruang siber menjadi lebih sehat. Terbentuknya ketentuan-ketentuan yang keras di ruang siber terhadap badan-badan usaha yang melakukan aktivitas di bidang siber membantu badan-badan usaha asing melakukan pertimbangan yang lebih teliti ketika ikut serta dalam aktivitas bisnis di ruang siber di Viet Nam. Penyusunan undang-undang ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Viet Nam dan tidak menghalangi pelaksanaan semua konvensi internasional, di mana Viet Nam menjadi anggotanya.