(VOVworld) - Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) yang baru saja diesahkan oleh Majelis Nasional (MN) Vietnam pada persidangan ke-6 MN angkatan ke-13 punya hal-hal baru, khususnya isi-isi yang belum sesuai dengan praktek sosial tentang penarikan kembali tanah untuk perkembangan sosial-ekonomi, penetapan harga tanah dll…Pengesahan Undang-Undang tentang Pertanahan MN dan berlakunya dari bulan Juli 2014 telah menciptakan dasar hukum yang penting untuk meningkatkan hasil-guna manajemen Negara tentang pertanahan, menjamin tidak terjadi keborosan sumber daya tanah.
Para anggota MN menekan tombol pemberian suara
kepada Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen)
(Foto: baotintuc.vn)
Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) diesahkan setelah dibahas pada tiga kali persidangan MN dan berulang-kali diamandir. Isi-isi dalam Undang-Undang ini disaringdan diterima sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang baru saja diesahkan dan sesuai dengan Program Politik Tanah Air dalam periode pembaruan.
Membangun sistim manajemen yang lebih baik.
Prestasi yang paling besar dari Undang-Undang tentang Pertanahan ini ialah telah mengeluarkan target-target dari satu sistim manajemen yang baik, satu mekanisme yang transparan dan terbuka. Undang-Undang ini telah menambahkan beberapa soal tentang penarikan kembali tanah, memperjelas wewenang semua tingkat pemerintahan untuk menghindari penarikan kembali tanah secara semau-maunya sendiri. Undang-Undang ini menetapkan urut-urutan dan prosedur tentang penarikan kembali tanah secara paksa untuk diterapkan secara seragam di seluruh negeri. Di samping itu, perancangan penggunaan tanah juga mengalami perubahan menurut pengarahan pindah dari perancangan menurut total areal ke perancangan pembagian daerah. Ini adalah perubahan yang perlu, menciptakan instrumen yang baik untuk mengelola perkembangan.
Hal yang patut diperhatikan yalah Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) menambah ketentuan tentang pemantauan fluktuasi harga tanah dan penetapan prosentasi fluktuasi harga tanah di pasar untuk menyesuaikan kerangka harga tanah, daftar harga tanah. Menurut itu, Pemerintah memberlakukan kerangka harga tanah secara periodik lima tahun sekali terhadap setiap jenis tanah, sesuai dengan setiap daerah. Undang-Undang tersebut juga menambah ketentuan tentang partisipasi badan-badan konsultasi harga tanah dalam Dewan Penetapan Harga Tanah. Ini merupakan satu kemajuan karena partisipasi badan penentuan harga independen bisa turut membuat penetapan harga tanah lebih obyektif lagi. Kepala Institut Penelitian Legislatif dari Majelis Nasional Vietnam, Dinh Xuan Thao mengatakan: "Harga tanah juga merupakan salah satu diantara isi - isi penting dari Undang - Undang tentang Pertanahan (amendemen) kali ini. Secara prinsipil, pemilik harta benda berhak menetapkan harga tanah. Negara mewakili seluruh rakyat sebagai pemilik tanah, maka peranan menetapkan harga tanah haruslah peranan Negara. Akan tetapi, untuk menjamin keobyektifan, ada badan konsultasi independen. Maka pekerjaan menetapkan harga tanah lebih obyektif”.
Satu hal yang baru lagi dalam Undang-Undang tentang Pertanahan ialah memenuhi aspirasi rakyat, sesuai dengan kecenderungan produksi besar yaitu waktu penyerahan dan penggunaan taah dalam pertanian meningkat. Dulu menetapkan waktu 20 tahun, sekarang 50 tahun. Sesudah itu, jika masih ada kebutuhan bisa terus diperpanjang.
Turut membatasi situasi pengaduan dan gugatan serta korupsi
Salah satu diantara tuntutan-tuntutan yang dihadapi dalam Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) ialah memecahkan sengketa, gugatan dari warga negara, yang intinya yalah memecahkan kontradiksi yang muncul dari penarikan kembali tanah dan pemberian kompensasi relokasi. Pada kenyataan, dari 70-89% surat pengaduan dan gugatan pada waktu lalu bersangkutan dengan bidang pertanahan. Oleh karena itu, pekerjaan menetapkan penarikan kembali tanah, menetapkan harga tanah dan memberikan kompensasi tanah dan lain-lain yang cukup kongkrit dalam Undang-Undang kali ini akan sangat kondusif untuk para pelaksana pekerjaan dinas yang bersangkutan dengan tanah dan rakyat mematuhi Undang-Undang tentang Pertanahan. Bersamaan itu, Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) juga telah menyempurnakan ketentuan-ketentuan untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam proses membentuk dan mengorganisasi pelaksanaan perancangan, rencana menggunakan tanah, opsi pemberian santunan, bantuan dan relokasi untuk kepentingan keterbukaan dan transparansi dalam mengelola dan meggunakan tanah. Hal ini akan memberikan pengaruh secara positif dalam membatasi situasi gugatan di bidang pertanahan.
Persyaratan-persyaratan bagi Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) untuk cepat diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan.
Bisa ditegaskan, Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) telah mempunyai hal-hal baru. Supaya praktis dalam menerapkan Undang-Undang ini dan dalam menangani kontradiksi yang muncul dari hubungan pertanahan, maka prinsip-prinsip fundamental yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang ini harus dilaksanakan oleh mesin pemerintahan yang lulus hati. Seiring dengan itu ialah pemberlakuan peraturan pelaksanaan-nya. Ibu Vo Thi Hong Thoai, anggota Komisi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup dari MN Vietnam memberitahukan: “Saya berharap supaya Pemerintah akan memberikan bimbingan dalam mengorganisasi pelaksanaan secara seragam di seluruh negeri. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini secara pada pokoknya telah berhasil memecahkan problematik - problematik dalam waktu lalu, yaitu masalah penarikan kembali tanah, masalah keterbukaan dan transparansi, masalah tentang penetapan harga tanah dll…Saya percaya bahwa dalam waktu mendatang, akan digelarkan secara baik dalam aktivitas kehidupan masyarakat”.
Bersama dengan Undang-Undang Dasar (amandemen), Undang-Undang tentang Pertanahan yang akan berlaku dari bulan Juli 2014 akan menjadi instrumen hukum yang bermanfaat dalam mengatasi masalah-masalah yang masih ada dalam mengelola dan menggunakan tanah sekarang, turut memanfaatkan dan meggunakan secara efektif sumber daya tanah./.