Lahirnya UU mengenai Perlindungan Data Pribadi merupakan komitmen kuat Vietnam terhadap privasi dan keamanan warga di era digital, ketika informasi pribadi menjadi sejenis aset penting yang mudah dieksploitasi dan disalahgunakan tanpa perlindungan hukum.

Melegalkan hak data

Sebelum adanya UU mengenai Perlindungan Data Pribadi, kerangka perlindungan data pribadi di Vietnam umumnya berdasarkan Peraturan administratif, yang hanya fokus pada ketentuan teknis dan kepatuhan. Namun, UU mengenai Perlindungan Data Pribadi, yang secara resmi disahkan oleh Majelis Nasional pada Juni 2025, telah menjadikan data pribadi sebagai hak yang dilindungi oleh hukum secara jelas dan komprehensif, sekaligus sebagai "hak dasar yang khas".

Salah satu hal yang menonjol dari UU mengenai Perlindungan Data Pribadi adalah kewajiban persetujuan yang jelas dari pemilik data sebelum data apa pun dapat dikumpulkan. Dalam konteks meningkatnya bahaya ketidakamanan data pribadi, peraturan ini memiliki makna yang sangat penting, turut memperkokoh fondasi hukum dalam melindungi privasi warga negara. Pham Trung Thanh, perwakilan Asosiasi Keamanan Siber Nasional, menganggap bahwa ini merupakan kemajuan terobosan, menegaskan komitmen untuk menempatkan manusia sebagai pusat dari proses transformasi digital.

Pemberlakuan UU tersebut bagaikan kunci untuk melindungi privasi pengguna. UU tersebut secara jelas menentukan bahwa ketika ingin mengumpulkan data, para pelaku bisnis harus mendapat persetujuan pengguna. Bahkan pengguna memiliki hak untuk menolak atau menarik persetujuan, dan data mereka akan dilindungi. Secara khusus. UU tersebut juga melarang jual beli data.

Definisi hukum tentang hak-hak seperti hak untuk mengetahui, hak untuk mengakses, hak untuk mengedit, hak untuk menghapus, dan hak untuk menentang pemrosesan data yang ilegal, tidak hanya merupakan tanggung jawab hukum bagi organisasi dan pelaku bisnis, tetapi juga menjadi alat untuk melindungi HAM di lingkungan digital, menciptakan peluang bagi warga negara untuk lebih mandiri dalam mengelola informasi pribadi mereka.

-Saya berhak untuk menghapus data dan foto saya. Perusahaan-perusahaan teknologi juga harus menyediakan fitur kepada pengguna untuk melakukan hak tersebut.

-Saya sangat gembira atas disahkannya UU tersebut karena belakangan ini  ada banyak kasus penipuan dan pencurian informasi yang mempengaruhi keluarga dan sanak keluarga saya. Saya sendiri juga pernah mengalaminya. Oleh karena itu, UU baru ini sangat bermakna.

Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai perilaku terlarang, seperti penyalahgunaan data, penggunaan data secara ilegal, atau transfer data ke luar negeri tanpa pengendalian, UU tersebut menciptakan rintangan hukum untuk memitigasi pelanggaran privasi dan mencegah kebocoran serta pengungkapan informasi pribadi, yang sangat umum terjadi di era digital. Pengacara Nguyen Van Hau, dari Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh, menegaskan:

Menurut hemat saya, UU tersebut memiliki sanksi yang sangat tepat. Pertama, UU ini menentukan bahwa data pribadi tidak boleh disalahgunakan untuk melanggar hak dan kepentingan sah orang lain. Kedua, UU ini sesuai dengan ketentuan UU Dasar, mengkonkretkan ketentuan UU Dasar, misalnya bahwa privasi dan informasi pribadi tidak dapat diganggu gugat. Rahasia-rahasia ini dilindungi oleh hukum dan dikonkretkan dalam UU ini.

Keniscayaan dalam proses integrasi internasional

Dalam kancah internasional, UU mengenai Perlindungan Data Pribadi menempatkan Vietnam sejajar dengan tren global dalam melindungi privasi dan data pribadi sesuai dengan standar internasional, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR). Ini dianggap sebagai standar tertinggi di dunia tentang privasi data.

Penyelarasan hukum domestik dengan standar internasional tidak hanya turut melindungi hak warga negara Vietnam, tetapi juga membangun kepercayaan dengan investor dan mitra internasional, yang seringkali menganggap kerangka hukum sebagai ukuran lingkungan bisnis yang transparan dan aman. Selain itu, UU tersebut juga turut mendukung proses integrasi ekonomi digital dan mendorong perkembangan sektor teknologi informasi yang lebih sehat di Vietnam.

Dari aspek HAM, UU mengenai Perlindungan Data Pribadi merupakan kemajuan besar ketika memandang hak kemandirian data sebagai bagian yang tak terpisahkan dari HAM di era digital. UU ini tidak hanya meningkatkan pemahaman akan hukum tentang hak data pribadi, tetapi juga meletakkan dasar bagi masyarakat digital yang lebih adil, aman, dan lebih menghormati hak kebebasan pribadi di era digital di Vietnam.