(VOVWORLD) - Kesulitan-kesulitan akibat pandemi Covid-19 telah menewaskan jutaan orang, kehidupan miliaran warga terkena dampak negatif sehingga menimbulkan tekanan berat terhadap sistem kesehatan dan jaring pengaman sosial semua negara, dan mempengaruhi hak penikmatan HAM. Di situasi itu, penjaminan keselamatan masyarakat dalam menghadapi wabah merupakan cara sebaik-baiknya untuk menjamin penikmatan HAM secara lengkap untuk setiap anggota masyarakat. Kebijakan, upaya, dan prestasi Viet Nam dalam melindungi, mendorong HAM selama bertahun-tahun ini, khususnya pada situasi pandemi sedang memberikan inspirasi tentang pembangunan manusia.
 Ilustrasi (Foto: vov.vn) |
Tidak hanya menjadi salah satu negara percontohan tentang pelaksanaan Target Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Target Pembangunan yang Berkelanjutan, Viet Nam kian mendapat apresiasi dan kepercayaan dari komunitas internasional karena semangat tanggung-jawab bagi warganya, terutama ketika pandemi Covid-19 tengah merajalela.
Jejak-Jejak Keberhasilan
Laporan Pembangunan Manusia Global 2020 yang diumumkan Program Pembangunan PBB (UNDP) di Viet Nam dan Kementerian Perencanaan dan Investasi Viet Nam pada medio Desember 2020 untuk pertama kalinya memasukkan Viet Nam ke dalam kelompok negara-negara yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (HDI) tinggi di dunia. Konkretnya, dengan HDI sebesar 0,704 Viet Nam menduduki posisi ke-117 di antara 189 negara dan wilayah. Viet Nam juga merupakan salah satu negara yang senantiasa melaksanakan dengan baik kesetaraan gender dengan indeks pembangunan gender (GDI) sebesar 0,997 (menduduki posisi ke-65 di antara 162 negara dan tergolong di kelompok tertinggi di antara 5 kelompok di dunia). Dengan demikian dari 1990 hingga 2020 nilai HDI Viet Nam meningkat sekitar 46 persen, tergolong dalam kelompok negara yang mencapai peningkatan HDI tertinggi di dunia. UNDP menilai bahwa tentang kualitas pembangunan manusia Viet Nam melaksanakan dengan baik semua indeks kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, pengembangan pedesaan dan sebagainya.
Di tengah pandemi Covid-19 Pemerintah Viet Nam telah melaksanakan kebijakan bantuan langsung bagi 13 juta warga yang terpengaruh dalam berbagai bentuk. Apa yang Viet Nam capai di tengah pandemi covid-19 merupakan bukti yang terkini dan paling nyata tentang semangat “demi warga” serta prestasi dalam melindungi dan mempromosikan HAM.
 Ibu Caitlin Wiesen, Kepala Perwakilan UNDP di Viet Nam (Foto: VNA) |
Caitlin Wiesen, Kepala Perwakilan UNDP di Viet Nam menegaskan: “Keberhasilan Viet Nam dalam menghadapi pandemi Covid-19 merupakan satu kisah yang memberikan inspirasi”. Komunitas internasional telah menyebutkan Viet Nam sebagai “titik cerah”, “model” tentang efektivitas melawan pandemi. Beberapa media Barat menulis “Dengan pandangan yang konsekuen menerima pengorbanan atas beberapa kepentingan ekonomi untuk melindungi kesehatan dan jiwa warganya, Pemerintah Viet Nam telah gigih dengan strategi kunci yakni mencegah, menemukan, mengisolasi dan memblokade untuk menekan wabah, mengobati pasien secara efektif beserta langkah-langkah yang tepat waktu, gigih, terbuka dan sesuai dengan kondisi tanah air dan sebagainya.” Jurnalis bidang politik Asia Tengara Radio BBC News, David Hutt menilai “Partai Komunis Viet Nam telah melakukan tindakan yang bertanggung-jawab dan menaruh perhatian primer bagi warga.” Sepandangan dengan hal ini, laman “liberationnews.org” (Amerika Serikat) meyebut Viet Nam, satu pemerintah sosialis yang telah “menempatkan warga di atas kepentingan ekonomi.”
Prestasi Membuahkan Inspirasi
Prestasi-prestasi dalam membela HAM di Viet Nam yang diakui dunia juga dimanifestasikan dengan menyebut Viet Nam merupakan salah satu negara percontohan dalam melaksanakan Target Milenium PBB dan Target Pembangunan yang Berkelanjutan.
Konkretnya dari satu perekonomian agrikultural yang terbelakang dengan skala 14 miliar USD pada 1985, setelah 35 tahun skala perekonomian Viet Nam meningkat 19 kali lipat dengan 262 miliar USD dan menjadi salah satu di antara 16 negara-negara ekonomi baru yang paling sukses di dunia. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar dan prasyarat bagi Pemerintah Viet Nam untuk merawat dan melaksanakan dengan baik semua kebijakan jaring pengaman sosial, kebudayaan, sosial, serta mendorong, melindungi dan menjamin hak fundamental kelompok yang rentan. Hingga saat ini, Partai Komunis dan Negara Viet Nam telah memberlakukan 118 kebijakan yang terkait pengentasan kelaparan, kemiskinan, pengembangan sosial-ekonomi, perbaikan kehidupan dan penjaminan jaring pengaman sosial bagi warga etnis minoritas. Meskipun APBN masih mengalami kesulitan, tetapi Majelis Nasional dan Pemerintah Viet Nam telah meningkatkan 2 kali lipat investasi bagi pengentasan kemiskinan dibandingkan tahap sebelumnya. Dengan 21 persen APBN untuk kesejahteraan sosial, Viet Nam menduduki posisi tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Karena pelaksanaan semua kebijakan sosial yang selaras, di tahap 2016-2020 persentase kemiskinan multidimensi di Viet Nam turun dari 9,88 persen pada 2015 menjadi hanya tinggal 3,75 persen pada 2019 dan 3 persen pada 2020, sehingga membawa Viet Nam menjadi negara pertama yang mencapai Target Milenium PBB dalam pengentasan kemisksinan secara lebih awal. Hingga saat ini 100 persen kecamatan memiliki jalan kendaraan ke pusatnya, 99 persen pusat kecamatan dan 80 persen daerah pedesaan memiliki listrik. Seratus persen warga etnis minoritas dan kaum miskin mendapat asuransi gratis. Di seluruh negeri terdapat sekitar 3 juta orang miskin dan rentan yang tengah mendapat kartu asuransi kesehatan secara gratis.
Semua kebijakan, upaya dan prestasi Viet Nam dalam melindungi dan mendorong HAM dalam masa pembaruan, khususnya di tengah pandemi Covid-19, perawatan kesehatan warga dibarengi penjagaan laju pertumbuhan ekonomi, penjaminan jaring pengaman sosial merupakan kenyataan yang hidup dalam memberikan inspirasi tentang pembangunan manusia Viet Nam.