Sebagai salah satu negara yang mendukung pembentukan komite khusus dan berpartisipasi aktif pada proses menyusun Konvensi sudah sejak sidang-sidang pertama, Vietnam menetapkan ini sebagai peluang untuk membentuk dan memperkuat efektivitas kerja sama dengan tenaga pelaksana hukum dari semua negara, mencegah kriminalitas di ruang siber.  

Delegasi Vietnam yang menghadiri sidang mengesahkan Rancangan Konvensi PBB mengenai pencegahan dan pemberantasan kriminalitas siber (Foto: Thanh Tuan/VNA)

Perlu Adanya Tindakan Global dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kriminalitas Siber

Perkembangan teknologi informasi, di samping memberikan kepentingan-kepentingan yang besar, juga meningkatkan kegiatan-kegiatan kriminalitas siber. Serangan-serangan di ruang siber berkembang secara cepat baik tentang bentuk maupun skala, berpengaruh serius terhadap stabilitas ekonomi, sosial-budaya semua negara. Karena diperlukan ada satu kerangka hukum bersama bagi negara-negara untuk bekerja sama berbagi informasi, berkoordinasi menginvestigasi, mengumpulkan bukti yang terkait dengan kriminalitas, PBB menyusun satu Rancangan Konvensi mengenai pencegahan dan pemberantasan kriminalitas di ruang siber. Rancangan Konvensi menetapkan kerangka hukum yang komprehensif kepada negara-negara anggota untuk  melaksanakan kerja sama internasional dalam mencegah, memberantas, menginvestigasi, menuntut dan mengadili perilaku kriminalitas di ruang siber, termasuk banyak bentuk kriminalitas seperti serangan terhadap sistem komputer, penipuan online, penyebaran ilegal gambar sensitif, pelecehan anak-anak, pencucian uang, dan sebagainya.

Badan pelaksana hukum dari negara-negara  bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama melalui kanal 24/7, menjamin agar memberikan reaksi cepat dan tepat waktu, memenuhi kebutuhan dalam mencegah dan memberantas kriminalitas siber secara efektif. Salah satu di antara isi-isi yang patut diperhatikan dari Rancangan Konvensi merupakan mekanisme bantuan teknik, membina kemampuan dan mentransfer teknologi menuju ke kebutuhan dari negara-negara berkembang. Karena sifat tanpa garis perbatasan dari kriminalitas siber, Konvensi akan meningkatkan kemampuan sains-teknologi dari negara-negara berkembang untuk secara lebih efektif menghadapi ancaman dari kriminalitas siber, melalui itu turut menciptakan lingkungan siber global yang sehat, dan lebih aman.

Dasar Hukum untuk Memperkuat Kerja Sama Internasional dalam Mencegah dan Memberantas Kriminalitas Siber

Vietnam merupakan salah satu negara yang mempunyai taraf popularitas internet papan atas di dunia dengan lebih dari 78 juta pengguna internet sampai dengan awal tahun 2024, sama dengan kira-kira 80 persen jumlah penduduk. Menurut data statistik dari badan fungsional, dari awal tahun 2023 hingga sekarang, ada lebih dari 13.750 serangan siber terhadap sistem-sistem informasi di Vietnam sehingga menimbulkan insiden yang serius.

Memahami ancaman-ancaman yang semakin serius akibat kriminalitas siber, makna penting usaha memperkuat kejra sama dengan berbagai negara dan organisasi internaisonal dalam pencegahan dan pemberantasan kriminalitas siber, Vietnam ikut mendiskusikan dan merundingkan Rancangan Konvensi segera tahap pertama (bulan Maret tahun 2022). Perihal dengan konsekuen mendukung pembentukan mekanisme negosiasi dan berpartisipasi aktif pada keseluruhan 8 sidang Komite spesialis telah menegaskan pesan kuat dari  Vietnam sebagai anggota yang aktif dan bertanggung jawab dari komunitas internasional, bersinergi dengan semua negara untuk menangani masalah-masalah global, memberikan kontribusi pada lingkungan internasional yang damai dan stabil.

Bagi Vietnam, Rancangan Konvensi menetapkan kerangka hukum yang konkret dan komprehensif kepada badan-badan fungsional Vietnam untuk membentuk dan memperkuat secara efektif kerja sama dengan pasukan pelaksana hukum dari semua negara. Kerja sama internasional memainkan peranan yang teramat penting, membantu badan-badan fungsional Vietnam secara tepat waktu menginvestigasi dan mengumpulkan informasi dan bukti tentang perilaku kriminalitas di ruang siber untuk melayani pekerjaan menuntut dan mengadili kriminalitas.

Selain itu, Rancangan Konvensi membuka peluang kepada negara-negara berkembang, di antaranya ada Vietnam untuk berpartisipasi dan menerima mekanisme-mekanisme bantuan teknik, membina kemampuan dan mentransfer teknologi. Semua mekanisme ini akan turut meningkatkan kemampuan mencegah, memberantas, dan menghadapi kriminalitas siber dari negara-negara berkembang seperti Vietnam, memainkan peranan yang teramat penting dalam membangun lingkungan siber global yang sehat dan lebih aman.

Pada waktu mendatang, untuk resmi meratifikasi, menandatangani dan mengesahkan Konvensi, Vietnam terus meninjau, menilai, dan menyelesaikan naskah-naskah hukum di dalam negeri untuk menjamin pelaksanaan secara berhasil-guna dan berdaya-guna semua ketentuan Konvensi, menginvestasikan infrastruktur dan kemampuan teknologi untuk memenuhi tuntutan Konvensi; berdiskusi dengan PBB dan para mitra internasional dalam membuat program-program bantuan teknik yang sesuai dan memenuhi tuntutan badan-badan fungsional Vietnam.