Ini merupakan kerangka hukum komprehensif yang mengatur semua aktivitas di laut dan punya nilai sejarah yang penting dalam tata kelola laut dan semudra. Sebagai sebuah negara anggota Konvensi tersebut sejak tahun1994, selama 30 tahun ini, Vietnam selalu menjadi pelopor dan tidak henti-hentinya berupaya keras dalam melaksanakan Konvensi tentang Hukum Laut.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mulai resmi ditandanganani pada tanggal 10 Desember 1982 dan resmi berlaku mulai tanggal 16 November 1994. Hingga saat ini, UNCLOS terdiri dari 168 negara anggota. Pada tahun 1994, Vietnam menjadi anggota ke-63 yang meratifikasi UNCLOS 1982.

Kerangka Hukum Penting

UNCLOS 1982 dianggap sebagai “Undang-Undang Dasar tentang Laut dan Samudra” dari komunitas internasional, perjanjian internasional yang punya peranan yang penting ke-2 setelah Piagam PBB.

UNCLOS mulai resmi ditandanganani pada tanggal 10 Desember 1982 dan resmi berlaku mulai tanggal 16 November 1994. (Foto: baochinhphu.vn)

Selama 42 tahun ini, UNCLOS 1982 telah membuktikan peranannya sebagai fondasi hukum penting bagi tata kelola samudra global. Prinsip-prinsip  UNCLOS 1982 telah digunakan untuk menangani atau mengelola puluhan sengketa laut di dunia. Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Nguyen Minh Vu menegaskan:

“Lahirnya Konvensi tentang Hukum Laut telah menciptakan ketentuan-ketentuan yang komprehensif dan tuntas tentang hak menikmati wilayah laut dan menetapkan dasar-dasar untuk menetapkan wilayah-wilayah laut. Ini juga merupakan dasar bagi negara-negara dalam menetapkan hak kedaulatan dan hak yurisdiksi terhadap wilayah-wilayah laut, bersamaan itu menentukan mekanisme-mekanisme wajib dalam menangani sengketa wajib untuk menangani sengketa-sengketa dengan langkah damai, serta sengketa-sengketa yang muncul antar-negara terkait dengan penjelasan dan penerapan Konvensi”.

UNCLOS 1982 juga merupakan kerangka hukum yang paling penting bagi organisasi-organisasi internasional antar-pemerintah, khususnya Organisasi Maritim Internasional (IMO), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) untuk memberlakukan naskah-naskah politik, perjanjian internasional tentang maritim, penerbangan, perdagangan internasional, keamanan laut, pengelolaan, konservasi, eksploitasi hasil perikanan dan perlindungan lingkungan laut.

Vietnam Selalu Merupakan Anggota yang Aktif dari UNCLOS 1982

Sebagai sebuah negara pesisir yang memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 3.000 km dengan ribuan pulau yang besar dan kecil, di antaranya ada dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly), Vietnam memiliki banyak kepentingan terkait dengan laut. Memahami dengan jelas peranan penting dari laut, Vietnam sangat berupaya dalam melaksanakan UNCLOS 1982. Bersamaan itu, Vietnam bertekad bersama dengan komunitas internasional membangun satu ketertiban yang adil, memacu perkembangan dan kerja sama di laut.

Menghadapi gejolak-gejolak dari lingkungan politik-keamanan internasional, Vietnam telah berkali-kali menegaskan untuk memilih supremasi hukum, hukum internasional dimana nilai tertinggi dari pilihan ini ialah perdamaian, stabilitas, perkembangan, dan saling menguntungkan semua pihak. Pandangan Vietnam ini juga sesuai dengan banyak negara. Doktor Pham Lan Dung, mantan Penjabat Akademi Diplomasi, Ketua Asosiasi Hukum Internasional Kawasan Asia untuk masa bakti 2023-2025, beranggapan:

“Negara-negara semakin menjunjung tinggi peranan dan nilai hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, melalui itu menegaskan sifat universial dan konsekuen dari UNLCOS yang telah ditetapkan kerangka hukum, di antaranya semua aktivitas di laut dan samudra dilaksanakan. Ini justru merupakan tindakan-tindakan yang memanifestasikan semangat supremasi hukum yang menjadi keinginan komunitas internasional”.

Latar belakang baru juga sedang mengajukan banyak tantangan terhadap UNCLOS 1982 setelah lebih dari empat dekade. Yaity perubahan cepat dari sains-teknologi, kebutuhan tata kelola, eksploitasi sumber daya laut dan samudra, perubahan iklim, keamanan maritim, hak manusia di laut. Oleh karena itu, Vietnam tidak henti-hentinya menyempurnakan sistem perundang-undangan nasional, menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi dalam tata kelola dan penggunaan laut yang damai dan berkelanjutan. Di antaranya, “Strategi mengembangkan secara berkelajutan ekonomi laut Vietnam sampai tahun 2030, visi sampai thaun 2045” telah menetapkan secara jelas targetnya ialah menjadikan Vietnam sebagai negara kuat karena laut, kaya karena laut, aktif menangani semua sengketa dan perselisihan di Laut Timur dengan langkah-langkah damai berdasarkan pada hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 merupakan salah satu pilihan yang paling tepat, bersifat strategis dari Vietnam sejak Vietnam membutuhkan tanda tangan untuk berpartisipasi pada-nya hingga saat Majelis Nasional Vietnam meratifikasinya pada 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Saat ini, nilai UNCLOS 1982 semakin dikembangkan dan Vietnam tetap tidak henti-hentinya berupaya keras melaksanakannya.