Presiden AS, Donald Trump mengadakan konferensi pers di resor Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, pada 3 Januari. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Presiden AS juga menyatakan bahwa AS akan menyelenggarakan Venezuela hingga proses transisi yang dianggap aman dan tepat sesuai minat AS. Pihak AS juga mengumumkan akan mengizinkan berbagai perusahaan minyak negaranya untuk melakukan investasi besar di Venezuela.

Sementara itu, pemerintah Venezuela mengutuk keras "serangan militer serius" AS terhadap wilayah dan rakyatnya. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini secara serius melanggar Piagam PBB dan mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tujuan serangan itu ialah merebut sumber –sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak.

Pada hari yang sama (waktu setempat), ribuan orang turun ke jalan-jalan di Karakas, ibu kota Venezuela, untuk menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro dan menuntut pembebasannya segera. Pawai-pawai yang melibatkan ribuan orang juga terjadi di banyak daerah lain di seluruh Venezuela.

Di AS, berbagai demonstrasi yang menentang perang AS terhadap Venezuela telah merebak di banyak negara bagian dan kota.

Banyak negara juga mengecam tindakan Washington. Melalui media sosial X, Presiden Brasil, Lula da Silva menegaskan bahwa tindakan militer AS merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Venezuela dan merupakan preseden yang sangat berbahaya bagi komunitas internasional.

Kementerian Luar Negeri Meksiko memprotes tindakan militer yang dilakukan AS terhadap berbagai sasaran di wilayah Venezuela.

Warga Venezuela melakukan demonstrasi untuk menuntut AS untuk membebaskan Maduro. Foto: REUTERS

Menteri Luar Negeri Denmark, Rasmussen menyatakan bahwa hukum internasional harus dihormati. Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari yang sama mengutuk keras apa yang disebut Moskow sebagai "agresi bersenjata" AS terhadap Venezuela.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot menulis di media sosial X bahwa operasi tersebut melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan – fondasi hukum internasional.

Banyak legislator Inggris pada 3 Januari (waktu setempat) telah menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk mengutuk apa yang mereka anggap sebagai serangan ilegal terhadap sebuah negara berdaulat, dan melanggar hukum internasional.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada malam tanggal 3 Januari, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengutuk keras penggunaan kekerasan oleh AS terhadap sebuah negara berdaulat seperti Venezuela dan presidennya.