Ketika memberikan pendapat atas RUU amandemen atas beberapa pasal dari UU mengenai Bantuan Hukum, isu perluasan objek penerima bantuan hukum mendapat banyak pendapat dari para anggota MN. Menekankan bahwa target terakhir kebijakan adalah efisiensi dalam perlindungan hak dan kepentingan yang sah dari penerima bantuan hukum, Cao Thi Xuan, anggota MN Provinsi Thanh Hoa, meminta untuk beralih dari menjamin ketersediaan layanan menjadi menjamin kualitas layanan.
“Berdasarkan praktek daerah, kami melihat bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga membutuhkan bantuan sepenuhnya serta perlindungan hak yang substansial. Jika tidak, kepercayaan mereka terhadap keadilan akan terpengaruh. Oleh karena itu, saya meminta agar RUU tersebut lebih memperhatikan legalisasi kriteria kualitas layanan bantuan hukum.”
Pada sore hari yang sama, MN melakukan pembahasan di auditorium tentang Rancangan Resolusi MN tentang mekanisme koordinasi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan efisiensi pencegahan dan penyelesaian sengketa investasi internasional; RUU amandemen atas beberapa pasal dari UU mengenai Kantor Perwakilan Republik Sosialis Vietnam di Luar Negeri.
