Pada Sabtu (tanggal 3 Mei), ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang reaksi Vietnam terhadap aktivitas Tiongkok dan Filipina di wilayah terumbu karang Hoai An, Tri Le, dan Cai Vung di Kepulauan Truong Sa (Spratly), Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam (Jubir Kemenlu) Pham Thu Hang menegaskan, sebagaimana telah berulang kali menegaskan bahwa Vietnam memiliki cukup dasar hukum dan bukti sejarah untuk menegaskan kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Truong Sa sesuai dengan hukum internasional serta kedaulatan, hak berdaulat, dan hak yurisdiksi terhadap wilayah-wilayah laut yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.
 Juru bicara Kemenlu Vietnam, Pham Thu Hang (Foto: VGP) |
Fakta bahwa para pihak terkait telah mengirim orang ke entitas dari kedaulatan Vietnam tanpa izin Vietnam merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Vietnam, yang semakin memperumit situasi, bertentangan dengan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Timur (DOC), serta upaya negara-negara dalam merundingkan Kode Etik Para Pihak di Laut Timur (COC) saat ini.
Ibu Pham Thu Hang menyatakan bahwa Vietnam meminta para pihak terkait untuk menghormati kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Truong Sa, jangan mengambil tindakan yang memperumit situasi, mematuhi hukum internasional, melaksanakan DOC secara serius, dan bersama-sama berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Timur. Bersamaan itu, Vietnam juga berkomitmen untuk siap bersama dengan para pihak terkait, untuk menangani semua sengketa kedaulatan wilayah di Laut Timur, termasuk Kepulauan Truong Sa, dengan langkah-langkah damai. Vietnam telah mengomunikasikan dan mengirimkan nota diplomatik protes kepada negara-negara terkait mengenai pelanggaran terhadap kedaulatan Vietnam atas terumbu karang Hoai An dan entitas-entitas terkait lainnya di Kepulauan Truong Sa.
