Ketika berbicara pada pertemuan tingkat tinggi tentang Inisiatif Pembangunan Global di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York (Amerika Serikat), Li Qiang menekankan bahwa Tiongkok bertindak sebagai “sebuah negara berkembang besar yang bertanggung jawab.”
 Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. (Foto : REUTERS/Shubing Wang) |
Menurut ketentuan WTO, negara-negara berkembang dapat menikmati hak-hak tertentu, misalnya waktu lebih panjang untuk melaksanakan komitmen serta langkah-langkah dukungan guna memperluas peluang perdagangan. Namun, banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat, berpendapat bahwa Tiongkok, perekonomian terbesar kedua di dunia, tidak seharusnya terus dikategorikan dalam kelompok ini.
Pada hari yang sama, dalam sebuah pernyataan di media sosial, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyebut hal ini sebagai berita penting dan kunci bagi proses reformasi WTO, sekaligus menilai bahwa pernyataan Tiongkok tersebut merupakan hasil dari upaya selama bertahun-tahun.
