Dengan banyak isi yang terjamin sesuai dengan praktek tanah air, sekaligus memenuhi ketentuan Dewan Keamanan PBB. Khususnya RUU telah menetapkan mekanisme insentif dan kondisi jaminan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pasukan pemelihara perdamaian PBB, menunjukkan upaya Vietnam dalam mendorong hak perempuan, meningkatkan posisi perempuan dalam partisipasi pada aktivitas-aktivitas demi perdamaian dan keamanan global.
 Para perwira perempuan di Tim zeni nomor 2 berangkat melaksanakan tugas memelihara perdamaian PBB (Foto: An Dang / VNA) |
Menurut Laporan PBB, dari total hampir 80.000 personel pemelihara perdamaian, sekitar 8,4% adalah perempuan. Di antaranya, personel militer dan polisi perempuan mencapai lebih dari 27%. Dalam Resolusi nomor 2242, Dewan Keamanan PBB berharap bahwa sampai tahun 2028, persentase ini akan mencapai sekitar 35%.
Sejak tahun 2014 hingga sekarang, Vietnam telah mengirim sekitar 1.100 personel untuk berpartisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di tiga misi dan di Markas Besar PBB. Di antaranya, persentase perempuan mencapai lebih dari 13%, sesuai dengan persentase perempuan menurut kriterium yang ditetapkan oleh PBB.
 Kolonel Nguyen Nhu Canh, Wakil Kepala Direktorat Pemelihara Perdamaian Vietnam, Kementerian Pertahanan (Foto: Direktorat Pemelihara Perdamaian Vietnam) |
Guna mempertahankan dan memperkuat persentase perempuan, Vietnam perlu menetapkan kebijakan yang berkelanjutan untuk menyerap partisipasi perempuan. RUU “Partisipasi pada pasukan pemelihara perdamaian PBB” melaksanakan secara lengkap semua prinsip mendasar tentang kesetaraan gender dalam membangun dan menyempurnakan sistem perundang-undangan menurut ketentuan UU mengenai Kesetaraan Gender tahun 2006. Kolonel Nguyen Nhu Canh, Wakil Kepala Direktorat Pemelihara Perdamaian Vietnam, Kementerian Pertahanan mengatakan:
“RUU mengusulkan opsi yang menjunjung tinggi peranan kesetaraan gender dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk memenuhi tuntutan PBB sesuai dengan Resolusi 1325 dari PBB tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Di antaranya memacu partisipasi perempuan pada misi pemeliharaan perdamaian, dan PBB menetapkan kriteria yang sangat konkret untuk individu serta unit peserta. Kedua yang sangat penting ialah menciptakan payung hukum serta menjadi sumber motivasi besar untuk mendorong perwira militer perempuan dan kepolisian perempuan untuk berpartisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.”
 Kolonel Le Quoc Huy, Kantor Harian Kementerian Keamanan Publik urusan pemeliharaan perdamaian PBB (Foto: Direktorat Pemelihara Perdamaian Vietnam) |
Kolonel Le Quoc Huy, Kantor Harian Kementerian Keamanan Publik urusan pemeliharaan perdamaian PBB, menegaskan bahwa RUU yang diselesaikan merupakan kerangka hukum penting untuk memacu perempuan berkontribusi pada aktivitas ini:
“RUU ini sangat memperhatikan kebijakan untuk pasukan pemelihara perdamaian, yang ditetapkan tidak hanya untuk pasukan dalam proses pelatihan dalam negeri, tetapi juga diterapkan dalam penggelarannya, bahkan ketika pasukan telah mengakhiri tugasnya dan pulang ke tanah air dengan aman. Juga ada ketentuan-ketentuan untuk menyemangati pasukan perempuan yang disinggung dalam RUU kali ini”.
Upaya Vietnam untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai partisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB secara lengkap, jelas, transparan, konkret dan stabil merupakan usaha yang tidak henti-hentinya dari Vietnam dalam konteks mendorong kesetaraan gender, menjamin kesesuaian hukum Vietnam dengan tujuan memacu dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
