 Tim Zeni No. 2 berangkat melaksanakan misi penjaga perdamaian PBB di Misi UNISFA, wilayah Abyei pada bulan Agustus 2023. Foto: VNA |
Rencana ini bertujuan menetapkan secara konkret isi pekerjaan, laju penyelesaian dan tanggung jawab dari berbagai badan dan organisasi yang terkait dalam pelaksanaan UU.
Untuk merinci dan membimbing pelaksanaan UU ini, Kementerian Pertahanan akan memimpin penyusunan 2 Peraturan Pemerintah: Peraturan yang merinci beberapa pasal dalam UU mengenai Partisipasi pada Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB dan UU yang menentukan beberapa peraturan dan kebijakan terhadap individu dan organisasi Vietnam peserta kegiatan pemeliharaan perdamaian PBB.
Kementerian Keamanan Publik memimpin penyusunan Surat Ederan yang menentukan organisasi, formasi kepegawaian, standar, pakaian dan program pendidikan dan pelatihan pasukan pemelihara perdamaian PBB di bawah pengelolaan Kementerian Keamanan Publik.
Berbagai kementerian, departemen, instansi dan Komite Rakyat tingkat provinsi memberlakukan ketentuan-ketentuan di bawah wewenangnya.
