Menteri Nguyen Van Thang menjawab interpelasi (Foto: Media MN)

Dalam interpelasi dengan Menteri Keuangan Nguyen Van Thang pada pagi dan sore hari yang sama, isi-isi yang menjadi perhatian para anggota MN dipusatkan pada kelompok-kelompok: pekerjaan keuangan untuk pembangunan sosial-ekonomi, menjamin target pertumbuhan, efektivitas badan-badan usaha Negara, mengembangkan ekonomi swasta, menyerap modal investasi asing langsung (FDI) dan sebagainya. Tentang interpelasi para anggota yang terkait dengan solusi-solusi penyerapan modal FDI, Menteri Nguyen Van Thang mengajukan bahwa pada latar belakang persaingan antarperekonomian, Vietnam sedang menetapkan strategi persaingan khusus untuk menyerap modal FDI dan berkembang secara berkelanjutan.

Terkait dengan masalah merealisasikan target pengembangan badan usaha baik tentang volume dan kualitas pada tahapan mendatang, terutama target mencapai dua juta badan usaha pada tahun 2030, Menteri Nguyen Van Thanh merekomendasikan 3 kelompok yang menjadi solusi utama yaitu membina lingkungan bisnis yang kondusif, transparan dan efektif; meningkatkan proses pemindahan kepala keluarga bisnis ke badan usaha dan meningkatkan daya saing untuk badan-badan usaha.

“Harus fokus mengatasi masalah untuk berpartipasi dan beraktivitas di pasar, mengurangi prosedur-prosedur administrasi, mengurangi biaya penataan, mereformasi syarat bisnis. Di samping dengan itu, badan-badan usaha Negara perlu meninjau dan mengatasi semua problematik dalam investasi, pertahanan, pembangunan dan peranangan untuk menangani koridor yang lancar dan stabil bagi badan-badan usaha agar mendapat syarat dan motivasi partisipasi. Dengan kecenderungan sekarang, berbagai instansi perlu meningkatkan transformasi digital dalam mengelolaanya agar seiring dengan pekerjaan mereformasi administrasi, akan menciptakan syarat yang paling kondusif bagi badan-badan usaha”.

Pada akhirnya sidang interpelasi yang terkait dengan bidang keuangan, Ketua MN Tran Thanh Man meminta kepada Menteri Nguyen Van Thang, Pemerintah, berbagai kementerian dan instansi terkait supaya menerima pendapat yang diajukan oleh para anggota MN.