Kegigihan tersebut dikonkretkan dengan penyelenggaraan yang cepat dan tegas. Sidang-sidang Pemerintah pertama dengan dipimpin Perdana Menteri (PM) Le Minh Hung fokus pada penyelesaian “hambatan”, mulai dari pengucuran modal investasi publik, stabilitas ekonomi makro, hingga pendorongan motivasi-motivasi pertumbuhan baru.
Membentuk kembali disiplin penyelenggaraan
Dimulai dengan pemberlakukan Program aksi Pemerintah tentang pelaksanaan Kesimpulan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Nomor 18 mengenai rencana pengembangan sosial-ekonomi periode 2026-2030, Pemerintah dengan tegas membentuk kembali disiplin penyelenggaraan. Di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi perekonomian, tuntutan akan aparatur administrasi yang dioperasikan secara lancar dan efektif menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya. Pada Sidang periodik Pemerintah pertama, PM Le Minh Hung telah menekankan prinsip “pelaksana yang jelas, tugas yang jelas, tanggung jawab yang jelas, batas waktu yang jelas, hasil yang jelas”. Di samping itu, ia meminta untuk menyatukan pola pikir, pemahaman dan tindakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dua digit.
“Harus konsisten dengan target pertumbuha ekonomi yang tinggi berkelanjutan dan substansial. Pemerintah menetapkannya sebagai tugas politik utama dan inklusif. Saya meminta semua Menteri, Kepala instansi, Ketua Komite Rakyat Provinsi dan para Sekretaris, Badan Harian Komite Partai Provinsi dan Kota untuk fokus pada kepemimpinan dan bimbingan yang gigih dengan semangat Memilih dengan tepat - Mengimplementasikan dengan cepat - Melaksanakan hingga tuntas - Mengukur dengan hasil serta bertanggung jawab langsung atas hasil pelaksanaan."
Di atas dasar itu, Pemerintah telah memberlakukan program aksi untuk melaksanakan Resolusi Kongres Nasional XIV Partai Komunis Vietnam dengan 12 kelompok tugas utama, 6 tugas kunci, dan 3 terobosan strategis. Di antaranya, Pemerintah fokus pada solusi-solusi untuk mendorong pertumbuhan yang dikaitkan dengan upaya mempertahankan stabilitas ekonomi makro; memobilisasi dan menggunakan secara efektif semua sumber daya pembangunan, serta menjamin keseimbangan besar perekonomian. PM Le Minh Hung menekankan:
“Pemerintah menganggap solusi tersebut sangat krusial untuk mencapai target pertumbuhan “dua digit”, fokus utama terletak pada upaya untuk meningkatkan APBN sebesar 10%; menghemat lebih dari 10% dan berupaya menghemat pengeluaran rutin tambahan sebesar 5%. Dalam rencana alokasi APBN untuk pos pengeluaran rutin, Kementerian Keuangan akan secara proaktif memangkas 10% dan terus berupaya untuk melakukan pemotongan tambahan sebesar 5% hingga pertengahan tahun. Langkah ini dilakukan untuk menyediakan sumber daya cadangan untuk keadaan darurat dan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk investasi dan pembangunan.
Pemerintah bertindak dengan hasil-hasil yang jelas
Faktanya, segera setelah aparatur pemerintahan disempurnakan, PM dan para anggota kabinet terus melakukan kunjungan lapangan dalam beberapa hari terakhir. Mereka melakukan pertemuan langsung dengan berbagai kementerian, instansi, dan pelaku bisnis, menciptakan mekanisme yang lebih transparan untuk memantau dan menilai efektivitas.
Semangat Pemerintah juga ditunjukkan secara jelas melalui pemberian tugas yang konkret, dikaitkan dengan tenggat waktu yang jelas. Mulai dari tuntutan untuk mengurangi prosedur administrasi pada bulan April, mengatasi hambatan bagi ribuan proyek, hingga menyempurnakan institusi, meninjau perencanaan, dan merevisi kebijakan pertanahan pada tahun 2026, semuanya menuju target bersama yaitu menciptakan perubahan yang substansial dan terukur. PM Le Minh Hung meminta:
“Pada kuartal kedua tahun 2026, menyempurnakan kerangka hukum untuk menangani masalah kelebihan aset publik seperti rumah dan tanah secara tuntas. Pada kuartal ketiga tahun 2026, menyelesaikan penelitian dan peninjauan untuk menjamin efisiensi dan kesatuan manajemen negara di setiap sektor. Pada tahun 2026, menyelesaikan peninjauan, penyesuaian, pengesahan, dan implementasi perencanaan dalam sistem perencanaan nasional, memastikan sinkronisasi dan kesatuan tekad dengan tuntutan pertumbuhan “dua digit”. Menyelesaikan peninjauan dan pengesahan penyesuaian perencanaan penggunaan lahan pada kuartal kedua tahun 2026; merevisi Undang-Undang mengenai Pertanahan dan dokumen-dokumen panduannya pada tahun 2026”.
Dengan awal yang gigih, sinkron dan terarah dengan jelas, tekad PM bersama dengan Pemerintah masa bakti baru sedang menciptakan "titik awal"yang positif, meletakkan dasar untuk mencapai target-target pengembangan sosial-ekonomi di masa mendatang.
