Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood pada 14 November.
Kementerian Dalam Negeri Inggris juga berencana mewajibkan para migran untuk segera melaporkan diri setelah kedatangan mereka jika mereka merupakan korban perdagangan manusia, alih-alih diizinkan untuk mengajukan masalah tersebut dalam menit-menit terakhir sebelum perintah deportasi dikeluarkan untuk menunda pemulangan mereka.
Pemerintah Inggris juga akan mempertimbangkan untuk memperluas daftar kejahatan yang membuat pelaku kejahatan asing ditolak masuk dan dikenakan deportasi otomatis. Pada saat yang sama, para hakim mungkin diharuskan untuk memprioritaskan keselamatan publik ketika mempertimbangkan banding yang melibatkan hak-hak keluarga atau risiko perlakuan "tidak manusiawi" setelah repatriasi.
