Beberapa pakar internasional menilai bahwa perisitiwa ini merupakan tonggak sejarah penting, karena membuka kerangka hukum global yang pertama di bidang pemberantasan kejahatan siber.
 Upacara pembukaan penandatangan Konvensi Hanoi (Foto: Minh Son/Vietnam+) |
Konvensi Hanoi terdiri atas 9 bab, 71 pasal yang secara rinci mengatur isu-isu berikut: Mengidentifikasi dan menangani kejahatan siber; Melakukan kerja sama internasional, berbagi informasi, memberikan bantuan hukum, melakukan penyelidikan lintas perbatasan; Kesetaraan, menghargai hak asasi manusia, menjamin keseimbangan antara keamanan siber dan hak diri sendiri, Mengembangkan kemampuan teknik digital dan membantu negara berkembang. Ketika menegaskan makna Konvensi Hanoi, Kepala Kantor PBB urusan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Kejahatan (UNODC), Xiaohong Li menyampaikan:
“Pembentukan Konvensi PBB mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber menjadi tonggak sejarah. Ini merupakan konvensi non-bentuk pertama yang terkait dengan manajemen ruang siber, menyampaikan semua langkah dan instrumen multi-sektor dan komprehensif untuk mencegah dan menangani kejahatan siber. Beberapa ketentuan dalam Konvensi Hanoi mengharmonisasikan hukum nasional terhadap pelanggaran seperti penipuan online atau daring dan pembentukan semua langkah penegakkan hukum”.
 Kepala UNODC, Xiaohong Li (Foto: Hoai Thanh/VNA) |
Sementara itu, ketika menekankan faktor kerja sama lintas perbatasan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber, John Brandolino, Direktur Badan urusan Masalah-Masalah Konvensi dari Kantor PBB mengenai Narkotika dan Kejahatan menegaskan bahwa Konvensi Hanoi mempunyai makna yang teramat penting bagi perdamaian dan keamanan global. Menurut dia, segera setelah berlakunya konvensi ini, semua negara anggota dapat memanfaatkan semua mekanisme kerja sama lintas perbatasan, termasuk pemberian bantuan hukum satu sama lain, dan melakukan ekstradisi terhadap investigasi bersama.
Setelah upacara pembukaan penandatanganan Konvensi Hanoi, PBB akan melanjutkan proses penyampaian penandatanganan Konvensi di Markas Besar di New York, Amerika Serikat atau tempat yang ditetapkan. Langkah selanjutnya yaitu proses ratifikasi nasional, melaksanakan semua prosedur hukum internal untuk meratifikasi atau mengesahkan Konvensi dalam waktu 90 hari. Sesuai ketentuan, Konvensi ini akan mulai berlaku setelah sedikitnya 40 negara menandatangani dan meratifikasinya.
