Menurut Sekjen, Presiden To Lam, revisi Undang-Undang (UU) mengenai Ibu Kota kali ini tidak semata-mata menyempurnakan UU, tetapi juga menciptakan model kelembagaan pembangunan baru bagi Ibu kota Hanoi.
Revisi UU tersebut tidak hanya menyempurnakan kerangka hukum, tetapi juga memilih model pembangunan dan manajemen Ibu kota. Semangatnya adalah bahwa ibu kota harus diberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. Hanoi harus menjadi model manajemen yang modern, transparan dan bertanggung jawab.
Selain membahas RUU mengenai Ibu kota (amandemen), para anggota MN juga melakukan pembahasan di grup tentang RUU amandemen atas beberapa pasal dari UU mengenai Kompetisi dan Pemujian, serta RUU mengenai Kepercayaan dan Keagamaan.
