 PM Pham Minh Chinh berbicara pada sidang tersebut (Foto: Lai Hoa/VOV) |
Pada Persidangan ke-10, Majelis Nasional (MN) angkatan XV yang akan datang, Pemerintah berencana akan menyampaikan sekitar 112 laporan, dokumen, di antaranya ada 47 Rancangan Undang-Undang dan Resolusi kepada Majelis Nasional.
 Sidang tersebut (Foto: VOV) |
Isinya sangat penting untuk menyempurnakan kerangka hukum, meningkatkan daya guna dan hasil guna operasional dari pengelolaan Negara di bidang-bidang yang sangat penting; menciptakan lingkungan hukum yang liberal dan kondusif bagi masyarakat dan badan usaha. Oleh karena itu, PM Pham Minh Chinh meminta:
“Mengatasi hambatan hukum, menciptakan lingkungan liberal sekaligus harus menjamin hak dan kepentingan yang sah dari rakyat dan badan usaha, mengharmoniskan kepentingan antara negara, masyarakat dan badan usaha; mengharmoniskan kepentingan investor dalam negeri dan investor asing. Ini merupakan masalah-masalah yang sangat memerlukan kearifan kita serta keseriusan dalam penyusunan undang-undang. Oleh karena itu, saya berharap para Anda Sekalian dapat menyediakan waktu pengetahuan untuk mengatasi hambatan-hambatan hukum serta berbagai kesulitan saat ini”.
Pada sidang tersebut, para utusan memberikan pendapat terhadap 15 Rancangan Undang-Undang dan satu dokumen kebijakan Rancangan Undang-Undang.
