Di samping itu, Komite Pakar tentang Yaman - badan pengawasan pelaksanaan sanksi juga terus beraktivitas hingga 15 November 2026.
Dewan Keamanan PBB mengimbau semua negara anggota memperkuat upaya pencegahan penyeludupan senjata dan onderdil untuk Houthi melalui jalan darat dan jalan laut agar menjamin pelaksanaan dengan efektif perintah embargo senjata.
Tiongkok dan Rusia memberikan suara kontra karena memprotes beberapa negara merekomendasikan langkah kontrol maritim di Laut Merah. Wakil Duta Besar (Dubes) Tiongkok Geng Shuang mengkhawatirkan bahwa semua langkah ini bisa berpengaruh terhadap kebebasan maritim dan penerbangan internasional serta tidak sesuai dengan hukum internasional. Wakil Rusia, Anna Eavstigneeva menyatakan bahwa naskah resolusi “bias”, bersamaan itu menekankan peranan semua negara di kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran dan Oman dalam proses penanganan krisis Yaman.
