Dikenal sebagai tarif "hari pembebasan" dengan besaran berkisar antara 10% hingga 50%, kebijakan tarif timbal balik AS ini telah menciptakan ketegangan perdagangan yang berkepanjangan antara AS dan berbagai perekonomian utama dunia, sebelum akhirnya pihak-pihak terkait mencapai sejumlah kesepakatan perdagangan sementara.
Untung-Rugi Perekonomian AS
Hampir satu tahun setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif timbal balik yang merujuk pada Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977, pada tanggal 20 Februari 2026, Mahkamah Agung AS membatalkan pemberlakuan tarif tersebut. Hanya beberapa jam berselang, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif bea masuk tambahan baru sebesar 10% berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, untuk jangka waktu 150 hari. Pada dasarnya, tarif timbal balik ini telah diterapkan oleh AS sepanjang tahun lalu, diselingi dengan berbagai penyesuaian untuk masing-masing mitra secara spesifik, berdasarkan kesepakatan perdagangan baru antara AS dan para mitranya tersebut.
Para pejabat pemerintahan AS memuji kebijakan tarif selama satu tahun terakhir ini karena dinilai telah menjadikan perekonomian AS "lebih tangguh, lebih kompetitif, dan lebih aman." Menurut data pemerintah, sejak diberlakukannya kebijakan tarif baru tersebut, defisit perdagangan barang AS mengalami penurunan sebesar 24% pada periode April 2025 hingga Februari 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, AS juga telah menandatangani atau merampungkan negosiasi untuk lebih dari 20 kesepakatan perdagangan baru, yang dibarengi dengan komitmen investasi bernilai triliunan dolar AS ke Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang.Kendati demikian, tidak semua indikator menunjukkan tren positif. Berbagai kajian mengenai kinerja perekonomian AS pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024—masa di mana Trump menyebut perekonomian AS "telah mati"—menunjukkan bahwa PDB riil AS hanya tumbuh 2,1% pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2,8% pada tahun 2024. Pertumbuhan lapangan kerja tercatat sebesar 0,5%, turun dari 1,2% pada tahun 2024. Meskipun pemerintah mengklaim berhasil menarik banyak komitmen investasi sebagai syarat untuk mendapatkan keringanan tarif, Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) ke AS pada tahun 2025 hanya tumbuh 1,2%, dibandingkan dengan 2,7% pada tahun 2024. Di sisi lain, investasi dalam negeri juga melambat, hanya tumbuh 2% dibandingkan 3% pada tahun sebelumnya. Relokasi produksi secara besar-besaran ke AS seperti yang dijanjikan pun belum terwujud. William George, Direktur Riset di ImportGenius, sebuah perusahaan data perdagangan terkemuka dunia yang berbasis di Arizona (AS), memberikan pandangannya:
“Dengan kebijakan perdagangan yang tidak pasti dan terus berubah seperti belakangan ini, perusahaan-perusahaan menjadi agak enggan untuk berkomitmen terlalu jauh dalam merelokasi produksi mereka, mengingat hal tersebut merupakan investasi yang sangat besar dan memakan waktu bertahun-tahun."
Selain itu, nilai impor AS pada tahun 2025 nyatanya lebih tinggi 4% dibandingkan tahun 2024, mencapai USD 3.400 miliar (USD 3,4 triliun). Hal ini terutama disebabkan oleh langkah perusahaan-perusahaan yang mempercepat impor barang mereka di awal (*front-loading*). Defisit barang juga meningkat sekitar 2% menjadi USD 1.240 miliar (USD 1,24 triliun). Penerapan tarif ini pada akhirnya juga berimplikasi pada melonjaknya biaya yang harus ditanggung oleh konsumen.
Adaptasi Berbagai Perekonomian Dunia
Bagi dunia internasional, gejolak perdagangan yang dipicu oleh kebijakan tarif AS telah dan terus mendorong berbagai negara untuk merombak strategi perdagangan mereka secara drastis, yakni dengan mendiversifikasi mitra dagang serta mereposisi peran mereka dalam rantai pasok global. Direktur Departemen Perdagangan dan Kebijakan Ekonomi di Brookings Institution (AS), Kari Heerman, berpendapat bahwa meskipun sebagian besar mitra ekonomi AS memilih jalur dialog dan negosiasi guna mencapai kesepakatan perdagangan baru yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dalam jangka panjang, guncangan akibat kebijakan perdagangan AS ini akan membuat negara-negara tersebut mengurangi ketergantungannya pada pasar Amerika Serikat.
“Kita tidak menyaksikan adanya serangan balasan berskala global. Kita tidak sedang memulai perang perdagangan global dengan tarif 'Hari Pembebasan', namun kita melihat bahwa para mitra dagang AS, dengan satu atau lain cara, tengah berupaya menyesuaikan kembali cara mereka berinteraksi secara ekonomi dengan AS; mereka kini semakin merapat satu sama lain dan mulai menjauhi AS.”
Faktor tak terduga lainnya adalah dampak jangka panjang dari konflik di Timur Tengah. Sejumlah pakar ekonomi memproyeksikan bahwa jika konflik tersebut berkepanjangan—yang berarti harga energi akan tertahan di level tinggi dan pertumbuhan ekonomi menurun—maka tidak hanya mitra-mitra AS, tetapi AS sendiri pun akan terpaksa menyesuaikan kebijakan perdagangannya agar lebih fleksibel, dan tidak akan mampu bersikeras mempertahankan tingkat tarif seperti sebelumnya.
