 Pada 5 November pagi, Sidang Pleno ke-14 KS PKV angkatan XIII telah dibuka secara khidmat di Kota Hanoi. (Foto: Van Hieu/VOV) |
Sidang Pleno kali ini berfokus pada dua agenda utama, yaitu: kelompok isi tentang pekerjaan Kongres Nasional ke-14 PKV dan kekompok isi tentang pembangunan PKV dan sistem politik.
Pada upacara pembukaan Sidang Pleno tersebut, Sekjen To Lam meneknakan bahwa pada Sidang Pleno kali ini, KS PKV memberikan pendapat tentang jumlah Anggota Politbiro, Anggota Sekretariat masa jabatan Kongres Nasional ke-14 PKV serta memilih dan mempertahankan personel sebagai Anggota Politbiro dan Sekretariat Angkatan ke-14. Ini merupakan pekerjaan yang sangat penting dan “inti dari inti” karena semua hal diputuskan oleh manusia. KS PKV harus memilih dan memperkenalkan orang-orang yang paling layak untuk menjadi anggota Politbiro dan Sekretariat KS PKV:
“Para kader harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki kapabilitas politik, moral yang baik, menjadi teladan, menempatkan kepentingan negara dan bangsa serta kepentingan rakyat di atas segalanya. Mereka juga harus memiliki visi strategis yang tajam, kemampuan penyelenggaraan untuk mengatasi semua hambatan, mengoptimalkan sumber daya, dan mengumpulkan kekuatan kolektif. Di era digital, kriteria yang tidak boleh kurang ialah kemampuan digital dan pemikiran berbasis data, memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, tata kelola risiko dan kemampuan koordinasi antarinstansi, antardaerah, di berbagai tingkatan. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya sosial, merancang hubungan kemitraan publik-swasta, menegakkan kepercayaan pasar, memiliki kemampuan integrasi internasional, bahasa asing dan budaya untuk berdialog guna memperkuat ruang pembangunan”.
 Sekjen To Lam berbicara di depan Sidang Pleno tersebut (Foto: Van Hieu/VOV) |
Ketika menyinggung isi evaluasi Resolusi 18 tertanggal 25 Oktober 2017 dari KS PKV angkatan ke-12 tentang beberapa masalah terkait lanjutan pembaruan dan penataan struktur organisasi sistem politik agar menjadi ramping, berdaya guna dan berhasil guna, Sekjen To Lam menekankan bahwa pada waktu mendatang, agar supaya pola pemerintahan dua tingkat mengembangkan efektivitasnya secara optimal, perlu memastikan sifat keterhubungan dan saling melengkapi antara pemerintahan tiga tingkat (Pusar-Provinsi/Kota – Kecamatan/Kelurahan) melalui tiga poros utama: institusi-sumber daya manusia- data. Dalam struktur keterhubungan itu, pemerintah Pusat memainkan peran memimpin, membuat dan menjamin konsistensi di seluruh sistem pemerintah.
Menurut jadwal, Sidang Pleno tersebut berlangsung sampai hari Kamis (6 November).
