(VOVworld) – Untuk melanjutkan persidangan ke-2, Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14, para anggota MN, Jumat pagi (11/11), telah berbahas di grup-grup tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perkereta-apian (amandemen...
(VOVworld) – Parlemen Singapura, Rabu (9/11), mengesahkan UU amandeman terhadap UUD untuk meningkatkan standar terhadap calon presiden dan menjamin sifat keperwakilan multietnis, membuka jalan bagi negara ini untuk mempunyai seorang...
(VOVworld) - Dalam perbahasan di grup-grup, Selasa pagi (8/11), dalam kerangka persidangan ke-2 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14, para anggota MN memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang ...
(VOVworld) – Dalam waktu dua tahun 2015-2016, Vietnam berfokus melaksanakan secara berhasil-guna strategi membangun perekonomian yang berkembang secara berkesinambungan, diantaranya berfokus meningkatkan daya saing, memperbaiki lingkungan bisnis
(VOVworld) - Untuk meneruskan persidangan ke-2 MN Vietnam angkatan ke-14, para anggota MN pada hari Senin (7 November), di auditorium, telah mendengarkan laporan verifikasi mengenai RUUtentang Transfer Teknologi (amandemen)
(VOVworld) – Persidangan ke-2 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14 memasuki pekan kerja ketiga MN
(VOVworld) - Para para anggota MN menganggap bahwa Pemerintah perlu memberikan penilaian yang lebih terinci tentang keadaan penanganan ganti rugi dari Negara serta tanggung jawab Negara dalam memberi ganti rugi kepada...
(VOVworld) – Pada pertemuan ini, Ketua MN Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan menyatakan kegembiraan tentang perkembangan yang semakin baik hubungan persahabatan tradisional, solidaritas istimewa dan kerjasama komprehensif antara Vietnam dan Laos...
(VOVworld) – Untuk meneruskan agenda Persidangan ke-2 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14, MN Selasa pagi (21/10) bekerja di Aula dan mendengarkan Pemaparan dan Laporan verifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
(VOVworld)- Laporan Pemerintah mengenai situasi sosial-ekonomi tahun 2016 dan rencana tahun 2017 yang dilaporkan Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc pada sesi pembukaan persidangan Majelis Nasional, Senin pagi (20/10...
(VOVworld) – Persidangan ke-4 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14, Selasa pagi (18/10), telah berakhir setelah para peserta berbahas tentang Rancangan Undang-Undang (amandemen) beberapa pasal...
(VOVworld) - Pada kontak ini, Deputi PM Vuong Dinh Hue mencatat dan menilai tinggi pendapat-pendapat yang sangat teranekaragam dan konstruktif dari para pemilih
(VOVworld) – Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, Senin pagi (3/10), di kota Hanoi, membuka persidangan ke-4 dengan banyak isi penting untuk menyiapkan persidangan ke-2 MN angkatan ke...
(VOVworld) –Jepang dan Amerika Serikat (AS), Senin (26/9), menandatangani Permufakatan penerimaan dan jasa timbal balik (ACSA) amandemen untuk mendorong kerjasama logistik antara pasukan-pasukan dua negara, setelah undang-undang...
(VOVworld) – Komisi Hukum MN Vietnam, Senin pagi (26/9), di kota Hanoi, mengadakan sidang pleno ke-3, guna melakukan verifikasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) amandemen atas beberapa pasal dalam...
(VOVworld) - Kepala Komisi Hukum Majelis Nasional (MN) Vietnam, Nguyen Khac Dinh, pada Kamis (23 September), telah mengadakan sidang pleno ke-2 untuk memverifikasi isi-isi persiapan bagi persidangan ke-2...
(VOVworld) - Perusahaan Airbus memberitahukan bahwa otoritas AS telah membolehkan Grup ini mengekspor 17 buah pesawat terbang A320 atau A330 yang pertama ke Iran
(VOVworld) - Para anggota MN meminta supaya memecahkan masalah memberikan santunan perlu menjamin penghormatan terhadap permufakatandari semua pihak, jangan mengadministrasikan prosedur memecahkan pemberian santunan atas kerugian
(VOVworld) - Ketika menegaskan perlunya menyusun UU ini, para anggota MN menganggap bahwa ini merupakan fundasi hukum untuk meningkatkan daya saing, menciptakan syarat bagi cabang pariwisata untuk berkembang, sungguh-sungguh menjadi...
(VOVworld) - Pada sidang ini, Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, Kepala Badan Pengarahan Pusat urusan reformasi hukum menyatakan keinginan agar Badan Pengarahan Pusat urusan reformasi hukum untuk masa bakti 2016-2021...