Dia juga memperingatkan bahwa ini merupakan pelanggaran hukum internasional yang meningkatkan ketegangan dan secara serius mengancam prospek solusi “dua negara”.
 Foto ilustrasi: Pemandangan permukiman Israel di Givat Zeev, Tepi Barat. Foto:Xinhua/VNA |
Pada hari yang sama, Wakil senior Uni Eropa urusan kebijakan diplomatik, Kaja Kallas juga mendesak Israel membatalkan rencana tersebut, memperingatkan bahwa pembangunan di E1 akan menimbulkan “kerugian yang tidak bisa diatasi” bagi solusi “dua negara”. Uni Eropa meminta Israel supaya menghentikan seluruh kebijakan pemukiman dan semua tindakan yang meningkatkan kekerasan.
Mesir dan Turki juga mengeluarkan pernyataan protes yang keras. Kementerian Luar Negeri Mesir menganggap keputusan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich untuk mengesahkan lebih dari 3.400 rumah baru di E1 sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan bahwa keamanan dan stabilitas tidak dapat dicapai jika hak-hak yang layak dari warga Palestina terus diabaikan. Turki menganggap bahwa tindakan ini bisa merusak prospek perdamaian.
