Para anggota MN menyetujui penetapan aturan mengenai kegiatan keyakinan dan keagamaan di ruang siber yang dicatumkan dalam RUU mengenai Keyakinan dan Keagamaan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengikuti perkembangan praktik masyarakat digital. Revisi UU kali ini tidak hanya bertujuan mempererat atau membatasi ketentuan mengenai kebebasan keyakinan, melainkan juga membina satu ruang digital yang kuat bagi komunitas agama. Upadhyaya Thich Thanh Quyet, anggota MN Provinsi Quang Ninh memberikan pendapatnya:
“Saya meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai kriteria identifikasi pelanggaran dan proses koordinasi di antara pihak-pihak terkait, khususnya dalam menemukan, mencegah, dan menangani pelanggaran di platform digital lintas batas. Perlu diklarifikasi lebih lanjut mengenai hubungan praktis antara batas dan kriteria identifikasi, serta hubungan antara kebebasan beragama dan penyelahgunaan agama untuk mendistorsi, menghasut, dan memecah belah persatuan nasional”.
Sebelumnya, pada pagi hari yang sama, MN melakukan diskusi di kelompok tentang RUU revisi dan penambahan beberapa pasal dari UU mengenai Kantor Perwakilan Negara Republik Sosialis Vietnam di luar negeri; Rancangan Resolusi MN mengenai mekanisme koordinasi dan kebijakan khusus dalam meningkatkan efisiensi pencegahan dan penanganan sengketa investasi internasional; serta Rancangan Resolusi MN mengenai pemberlakuan beberapa ketentuan tentang tarif perlindungan lingkungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak konsumsi khusus terhadap gas, minyak serta bahan bakar penerbangan.
