 Wakil PM Bui Thanh Son dan para kepala delegasi. Foto: VGP |
Hadir dan berpidato pada konferensi tersebut, Wakil Perdana Menteri (PM) Vietnam, Bui Thanh Son menekankan bahwa Vietnam menetapkan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia sebagai tugas penting dan inklusif. Partai, Negara dan Pemerintah Vietnam melaksanakan berbagai solusi, rencana, program dan kebijakan, termasuk Program pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia tahap 2021-2025 dengan visi hingga 2030. Secara khusus, pada 28 November 2024, Majelis Nasional Vietnam telah mengesahkan Undang-Undang mengenai Pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Di atas dasar itu, badan-badan fungsional telah melaksanakan secara sinkron dan menyeluruh berbagai langkah perjuangan terhadap kejahatan perdagangan manusia dan mencapai berbagai hasil positif.
Wakil PM Bui Thanh Son menekankan, fakta bahwa Vietnam menjadi Ketua Proses COMMIT 2025 dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam menyelenggarakan Konferensi IMM6 tidak hanya membuktikan semangat penguatan kerja sama dan saling memahami, tetapi juga merupakan kemajuan penting untuk memperkokoh dan memperdalam hubungan tetangga yang bersahabat, bersama-sama berkembang secara berkelanjutan antarnegara di Subkawasan Mekong yang diperluas. Menurut Wakil PM Bui Thanh Son, dalam konteks saat ini, Vietnam dan negara-negara Subkawasan Mekong yang diperluas perlu terus bersinergi, memobilisasi sumber daya dan memanfaatkan dukungan komunitas internasional untuk mencegah dan menangulangi kejahatan perdagangan manusia, turut membangun Subkawasan Mekong diperluas yang stabil, aman, berkembang berkelanjutan dan sejahtera./.
