Konferensi tersebut diselenggarakan secara langsung di Aula Dien Hong, Gedung Majelis Nasional, dan juga disiarkan secara daring ke 36.323 titik di pusat, semua provinsi, lembaga, unit, KODAM, angkatan, dan korps militer di seluruh negeri, dengan hampir 2,2 juta delegasi.
Ketika menyampaikan pidato arahan pada konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV sekaligus Presiden To Lam menunjukkan bahwa pandangan dan tuntutan yang diajukan setelah sidang pleno kali ini adalah Resolusi Sidang pleno ke-2 KS PKV harus dikuasai, dipahami, dan dilaksanakan secara gigih, sinkron, efektif, dan terarah untuk menciptakan perubahan yang jelas dalam seluruh distem politik dan disebarkan menjadi pendorong pembangunan di seluruh masyarakat. Ketika menganggap bahwa target pertumbuhan dua digit merupakan target besar, Sekjen, Presiden To Lam meminta:
“Pertumbuhan substansial harus dibentuk dalam setiap mata rantai perekonomian, dari setiap keluarga, rumah tangga bisnis, basis produksi, dan pelaku usaha. Ketika kekuatan internal masyarakat dilancarkan dan dihubungkan dengan sumber daya negara, infrastruktur, pasar, teknologi, pendidikan, perkreditan, dan perancangan pembangnan, perekonomian akan memiliki landasan daya internal yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lingkungan pembangunan harus diciptakan agar supaya jutaan warga melihat peluang sungguh, setiap keluarga dan setiap rumah tangga bisnis mendapat syarat yang kondusif untuk melakukan investasi dan memperluas produksi dan bisnis yang sah”.
Pada konferensi tersebut, para delegasi mendengarkan topik-topik berikut: “Ketentuan mengenai pelaksanaan konstitusi Partai”, “Resolusi mengenai penguatan pemeriksaan dan pengawasan serta Ketentuan tentang pemeriksaan, pengawasan dan disiplin Partai”, “Ketentuan mengenai pekerjaan politik dan ideologi di dalam Partai”, “Resolusi mengenai terus memperkuat kepemimpinan Partai dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemborosan, dan penyelewengan di tahap baru”, dan “Kesimpulan Sidang pleno ke-2 mengenai pengembangan sosial-ekonomi, keuangan, investasi publik, dan peminjaman dan pembayaran utang publik untuk periode 5 tahun 2026-2030”.
