Pada konteks revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung dengan kuat, transformasi digital akan menjadi faktor inti dalam pekerjaan meningkatkan efisiensi pengelolaan Negara, modernisasi adminsitrasi dan pengembangan sosial-ekonomi. Penerapan teknologi digital di sektor publik tidak hanya membantu mengoptimalkan operasional lembaga Negara, tetapi juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi badan usaha milik Negara dan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan cepat.
 Wakil Direktur Jenderal Radio Suara Vietnam, Pham Manh Hung berbicara di forum tersebut (Foto: Ngoc Anh/VOV) |
Ketika berbicara pada acara pembukaan forum, bapak Pham Manh Hung, Wakil Direktur Jenderal Radio Suara Vietnam (VOV), menekankan bahwa transformasi digital, khususnya di sektor publik, menjadi satu tuntutan yang penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, merampingkan aparat dan memperbaiki kualitas layanan publik.
“Di Vietnam, transformasi digital ditetapkan sebagai salah satu motivasi penting untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi. Proses transformasi digital sedang berlangsung dengan kuat, intensif dan ekstensif di semua bidang. Pada tanggal 3 Juni 2020, Perdana Menteri memberlakukan keputusan untuk meratifikasi Program transformasi digital nasional sampai tahun 2025, dengan visi sampai tahun 2030. Resolusi nomor 57 dari Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam juga menunjukkan bahwa pengembangan sains-teknologi, inovasi kreatif dan transformasi digital merupakan terobosan sangat penting, merupakan motivasi utama untuk mengembangkan dengan cepat kekuatan produksi modern, membawa negara mencapai kemajuan terobosan dan kemakmuran di era baru”.
 Forum tersebut (Foto: Ngoc Anh/VOV) |
Di forum tersebut, para pakar, pengelola dan ilmuwan beranggapan bahwa transformasi digital di sektor publik sedang muncul sebagai salah satu pilar strategis dalam proses reformasi institusi nasional. Vietnam perlu menetapkan pola pikir tentang satu ekosistem digital, dimana infrastruktur, institusi dan manusia bersama-sama beroprasi sebagai satu fondasi untuk mengoordinasikan kebijakan, data dan jasa publik.
