(VOVworld) – Setelah menyempurnakan dan mengambil sumbangan pendapat seluruh rakyat, semua isi Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1992 (UUD-1992) telah diajukan untuk memungut pendapat para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 di depan persidangan ke-6. Sesi perbahasan yang dimulai pada Rabu pagi (23 Oktober) menyerap banyak sumbangan pendapat yang menilai tinggi kualitas Rancangan Amandemen UUD-1992. Para anggota MN menaruh perhatian pada isi-isi yang bersangkutan dengan sistim ekonomi, masalah penarikan kembali tanah, hak asasi manusia (HAM), hak dan kewajiban dasar dari warga negara.
Pembacaan sumbangan pendapat rakyat terhadap rancangan amandemen UUD-1992
(Foto: canthotv.vn)
Menghormati dan membela HAM.
HAM, hak dan kewajiban dasar dari warga negara dianggap sebagai ketentuan yang penting dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tanah Air. Banyak anggota MN berpendapat bahwa dalam Rancangan Amandemen UUD-1992 kali ini ada banyak hal baru, yang maju dan sesuai dengan semua Konvensi internasional tentang HAM dimana Vietnam adalah salah satu anggotanya. Ketentuan tentang HAM dan hak warga negara juga sesuai dengan praktek Vietnam, memanifestasikan jelas arti pentingnya masalah HAM, hak warga negara dan pandangan konsekwen dari Partai Komunis dan Negara Vietnam dalam menghormati, menjamin dan membela HAM dan hak dasar dari warga negara.
HAM, hak dan kewajiban dasar dari warga negara dianggap sebagai ketentuan yang penting dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tanah Air. Banyak anggota MN berpendapat bahwa dalam Rancangan Amandemen UUD-1992 kali ini ada banyak hal baru, yang maju dan sesuai dengan semua Konvensi internasional tentang HAM dimana Vietnam adalah salah satu anggotanya. Ketentuan tentang HAM dan hak warga negara juga sesuai dengan praktek Vietnam, memanifestasikan jelas arti pentingnya masalah HAM, hak warga negara dan pandangan konsekwen dari Partai Komunis dan Negara Vietnam dalam menghormati, menjamin dan membela HAM dan hak dasar dari warga negara.
Ibu Tran Thi Quoc Khanh, anggota MN Vietnam kota Hanoi, menilai: “Di sini, kita membahas hak demi hak. Hak-hak yang mutlak harus menaati Undang-Undang maka UUD telah memanifetasikan jelas yaitu dari sekarang untuk selanjutnya hanya dilakukan sesuai dengan pembatasan Undang-Undang. Ini adalah hal yang sangat maju dan sangat baik”.
Menegaskan peranan ekonomi Negara.
Tentang peranan dan posisi semua unsur ekonomi, banyak anggota MN beranggapan bahwa dalam perekonomian pasar Vietnam, maka peranan mengarahkan dan peranan menyesuaikan dari perekonomian Negara dan ekonomi negara adalah sangat penting. Ketentuan ini dikeluarkan untuk memanifestasikan dasar ekonomi dari sistim sosialis di Vietnam. Oleh karena itu, UUD perlu mengundangkan peranan domiman dari ekonomi Negara. Akan tetapi harus mencantumkan lebih jelas lagi peranan mengarahkan dari perekonomian Negara serta peranan dominan dari ekonomi Negara.
Tentang peranan dan posisi semua unsur ekonomi, banyak anggota MN beranggapan bahwa dalam perekonomian pasar Vietnam, maka peranan mengarahkan dan peranan menyesuaikan dari perekonomian Negara dan ekonomi negara adalah sangat penting. Ketentuan ini dikeluarkan untuk memanifestasikan dasar ekonomi dari sistim sosialis di Vietnam. Oleh karena itu, UUD perlu mengundangkan peranan domiman dari ekonomi Negara. Akan tetapi harus mencantumkan lebih jelas lagi peranan mengarahkan dari perekonomian Negara serta peranan dominan dari ekonomi Negara.
Bapak Nguyen Hong Son, anggota MN Vietnam kota Hanoi, mengatakan: “Setelah mempelajari semua bahan, menurut hemat saya sebaiknya mencantumkan langsung pada UUD bahwa: perekonomian Vietnam adalah perekonomian pasar dengan pengarahan, pengelolaan dan penyesuaian dari Negara dengan bermacam-macam bentuk kepemilikan, banyak unsur ekonomi, ekonomi Negara yang terdiri dari anggaran keuangan negara, cadangan Negara, sumber daya alam Negara, aset Negara dan badan usaha milik negara memainkan peranan dominan”.
Menarik kembali tanah, menjamin prinsip terbuka, transparan dan ada pemberian ganti rugi.
Bagi masalah penarikan kembali tanah, banyak anggota MN berpendapat bahwa hak penggunaan tanah merupakan hak yang penting, maka UUD perlu menentukan secara ketat semua kasus penarikan kembali tanah. Ini juga menjadi dasar penting bagi Undang-Undang tentang Pertanahan untuk menghindari penyalah-gunaan ketentuan guna menarik kembali tanah secara sembarangan, sehingga berpengaruh terhadap hak dan kepentingan yang sah dari rakyat. Pada syarat perkembangan Tanah Air sekarang tetap harus melakukan penarikan kembali tanah untuk tujuan pertahanan, keamanan, kepentingan Negara, kepentingan publik dan untuk melaksanakan proyek-proyek perkembangan sosial-ekonomi. Akan tetapi, penarikan kembali tanah untuk melaksanakan proyek-proyek perkembangan sosial-ekonomi harus terkait langsung dengan kepentingan pengguna tanah dan badan usaha, maka harus mengeluarkan ketentuan yang ketat, menjamin prinsip terbuka, transparan dan harus ada kompensasi.
Bagi masalah penarikan kembali tanah, banyak anggota MN berpendapat bahwa hak penggunaan tanah merupakan hak yang penting, maka UUD perlu menentukan secara ketat semua kasus penarikan kembali tanah. Ini juga menjadi dasar penting bagi Undang-Undang tentang Pertanahan untuk menghindari penyalah-gunaan ketentuan guna menarik kembali tanah secara sembarangan, sehingga berpengaruh terhadap hak dan kepentingan yang sah dari rakyat. Pada syarat perkembangan Tanah Air sekarang tetap harus melakukan penarikan kembali tanah untuk tujuan pertahanan, keamanan, kepentingan Negara, kepentingan publik dan untuk melaksanakan proyek-proyek perkembangan sosial-ekonomi. Akan tetapi, penarikan kembali tanah untuk melaksanakan proyek-proyek perkembangan sosial-ekonomi harus terkait langsung dengan kepentingan pengguna tanah dan badan usaha, maka harus mengeluarkan ketentuan yang ketat, menjamin prinsip terbuka, transparan dan harus ada kompensasi.
Bapak Le Nam, Wakil Kepala Rombongan anggota MN Vietnam provinsi Thanh Hoa, mengatakan: “Penarikan kembali tanah merupakan tugas yang perlu, tapi ketentuan tentang penarikan kembali tanah untuk menjamin perkembangan sosial-ekonomi merupakan masalah yang dicemaskan para pemilih. Jika hanya ada ketentuan seperti dalam UUD tanpa ada mekanisme dan cara untuk mengontrol dan menjamin penarikan kembali tanah, alat produksi yang vital bagi rakyat, maka semua masalah akan tidak bisa dipecahkan. Demikian masalah-masalah yang kami perhatikan dan menurut saya perlu ada ketentuan yang lebih ketat lagi”.
Sistim ekonomi, masalah penarikan kembali tanah, HAM, hak dan kewajiban dasar dari warga negara hanya merupakan 3 diantara banyak isi yang mendapat perhatian dari para anggota MN Vietnam dalam perbahasan tentang Rancangan Amandemen UUD-1992 pada persidangan kali ini. Semua isi tersebut akan terus dibahas secara teliti dalam sesi-sesi perbahasan berikutnya dari persidangan ke-6, MN Vietnam angkatan ke-13 supaya pengesahan UUD-1992 pada akhir persidangan ini bisa mencapai hasil tinggi, menjamin demokrasi dan memenuhi aspirasi rakyat./.
