Ini dianggap sebagai titik balik bersejarah dalam menyempurnakan kerangka hukum dan menegaskan posisi Kerajaan Kamboja di forum maritim internasional.

Menurut para pakar peneliti tentang geo-politik di Kamboja, keanggotaan resmi “Undang-Undang Dasar tentang samudera” akan membawa tiga kepentingan utama bagi Kamboja yaitu: Pertama, memberikan kerangka hukum komprehensif untuk mengelola dan membela kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksi di laut sesuai dengan standar internasional. Kedua, memperluas peluang kerja sama yang setara dengan semua negara di kawasan dan di dunia dalam menangani semua sengketa dan pengelolaan sumber daya laut. Ketiga, Kamboja resmi berhak memberikan suara untuk memilih badan pengelolaan landas laut internasional dan hakim Pengadilan Hukum Laut Internasional.

UNCLOS disahkan pada 10 Desember tahun 1982 dan resmi berlaku pada 16 November 1994. Pada 23 Juni 1994, Majelis Nasional Vietnam resmi mengesahkan Resolusi ratifikasi dokumen hukum yang penting tersebut. Sekarang lebih dari 170 negara di antara 193 negara PBB menjadi anggota Konvensi itu.